tegas.co., KENDARI, SULTRA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyabangi lima daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra). lima Daerah tersebut mendapat pesan-pesan pemberantasan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada para bupati dan jajarannya.
Hari pertama Kepala daerah Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar) pada Sesala 28 Agustus. hari kedua dan pada 29 Agustus gilaran Kota Baubau, Buton dan Buton Selatan (Busel).
Pesan-pesan pemberantasan korupsi itu disampaikan kepada ke lima kepala daerah di Sulawesi Tenggara. KPK mengutamakan sistem monotoring dan evaluasi terkait program pencegahan korupsi.
Hal ini diungkapkan Koordinator KPK Wilayah Sultra bagian Pencegahan, Hery Nurdin, Selasa 28 Agustus 2018 Saat ditemui usai melakukan Rapat tertutup bersama bupati Muna, Bupati Muna Barat serta jajaran Perangkat Daerah ke dua wilayah tersebut.
Hery Nurdin menjelaskan, terkait kunjunganya bukan hanya di Muna, namun semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara akan didatangi untuk melakukan rapat koordinasi.
Dalam rapat tersebut Herry dapat mendengar paparan dari Pemda Muna dan Muna Barat tentang progres pencapaian dalam rangka pencegahan korupsi yang terintegrasi.
“Ini merupakan kedatangan perdana di Muna dan ada beberapa perbaikan yang harus dievaluasi. itu menjadi konsen bagi kedua daerah agar dilaksanakan karena kami akan terus melakukan monitoring apa lagi sistemnya sekarang sudah memakai online,”jelasnya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgan) Wilayah Sulawesi Tenggara menggelar pembinaan untuk tiga daerah, masing-masing Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Aula Palagimata Baubau, Rabu siang hingga jelang magrib, 29 Agustus 2018.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau – H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si merilis jika acara ini menghadirkan Wali Kota Baubau yang diwakili Sekda Dr. Roni Muhtar, Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si dan Plt. Bupati Buton Selatan – H. Arusani dan jajaran OPD di tiga kota dan kabupaten.
Sebagai tuan rumah Sekda Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Pd dalam sambutannya mengapresiasi positif langkah pembinaan yang dilakukan pihak KPK untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, juga untuk semakin menambah wawasan terhadap beraitan dengan tugas-tugas pengelolaan anggaran negara dan daerah.
Secara teknis Hery Nuruddin selaku Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgan) KPK-RI Wilayah Sulawesi Tenggara secara tegas mengingatkan tiga pokok yang menjadi perhatian pihaknya yakni berkaitan dengan perbaikan sistem, menjaga integritas, dan penguatan budaya antikorupsi.
“Intinya penggunaan anggaran apapun yang dikelola pemerintah tidak boleh ada potongan-potongan tidak jelas, setoran, pungutan liar (pungli) apalagi korupsi. KPK sangat tegas. Saya berharap di Sultra ini tak ada lagi OTT, tetapi kalau ada (hal seperti itu), pasti kami turun dan akan tetap jalan,” tegas Hery Nuruddin.
PUBLISEHER: MAS’UD