tegas.co, KENDARI, SULTRA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalan aksinya, mahasiswa meminta dan mendesak agar ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (19/1).
Koordinator lapangan KBM Universitas Haluole Kendari Hasdin Kare mengatakan, sesungguhnya Indonesia sedang sedang menghadapi problem multidimensi yang serius. Hal itu membutuhkan partisipasi dari kalangan mahasiswa dan pemuda agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga.
“Keutuhan NKRI bisa terpecah belah jika tidak adanya harmonisasi antar umat beragama dan adanya kelompok atau ormas-ormas yang tidak patuh pada ideologi negara,” ujarnya saat berorasi di Kantor DPRD Sultra.
Dikatakannya, harmonisasi antar sesama perlu dikedepankan dalam kehiduoan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup nyaman, tentram, dan adil tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
Hasdin menambahakan, berbagai macam persoalan yang ada saat ini mulai dari masuknya tenaga kerja asing (TKA), ancaman perpecahan antar unat beragama, antar suku, etnis serta kelompok, tidak adanya rasa saling menghormati, toleransi serta kerukunan umat beragama, bahkan munculnya kelompok-kelompok yang berniat mencederai pilar-pilar kebangsaan.
Untuk itu, KBM Sultra meminta serta mendesak untuk bubarkan ormas atau kelompok yang mengancam kesatuan NKRI serta adili kelompok yang mencederai pilar-pilar kebangsaan.
“Kami juga meminta masing-masing umat beragama agar saling menghormati dan saling menghargai, serta marilah kita menjaga kebinekaan, toleransi, dan kerukunan hidup antar umat beragama,” tandasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, ia sangat sepekat dengan tuntutan mahasiswa untuk segera membubarkan organisasi yang tidak mengakui Pancasila sebagai Ideologi negara.
Nursalam mengatakan, tuntutan KBM Sultra akan ditindak lanjuti. Pihaknya akan membuat surat tembusan ke Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, Polri, serta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait permintaan mahasiswa untuk menertibkan organisasi yang mengancam kesatuan NKRI.
“Kami juha akan mengadakan rapat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kesbangpol, Kemendagri, serta Komisi I DPRD Sultra untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Nanti teman-teman mahasiswa akan kita libatkan dalam rapat itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
EDI SAFRAN / MAN