tegas.co., KONSEL, SULTRA – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Timur (Kontim) dari kabupaten induk Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus diperjuangkan oleh Tim panitia percepatan pemekaran daerah itu, meski dalam moratorium pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris tim panitia percepatan pemekaran DOB Kontim, Ridwansyah Taridala. Pihaknya mengaku masih terus melakukan upaya ke pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan keputusan.
“Kita sekarang berjuang bersama teman-teman pejuang daerah pemekaran yang ada di seluruh Indonesia, dipusat kita bentuk organanisasi yang diprakrsai oleh anggota tim pemekaran konawe timur disebut Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS),” kata Ridwansyah usai menggelar buka puasa bersama dikediamanya. Sabtu, 10/6/2018.
Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari ini lebih jauh menjelaskan, sejauh ini untuk wilayah Konawe Timur sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 telah memenuhi persyaratan, baik dari segi administrasi, wilayah, jumlah penduduk hingga infrastruktur yang ada.
“Tapi PP ini tidak cukup untuk menjadi dasar rujukan kita sekarang untuk mekar, karena kita menunggu PP yang baru No 23 tahun 2014 keluar, PP ini yang kita tunggu sampai hari ini. Tentang penataan daerah, kalau ini disahkan presiden disitu sudah bisa kita tau apa kekuranganya, tetapi Insya Allah kita memenuhi syarat,” yakinnya.
Ridwan sapaan akrabnya menambahkan, strategi yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan keputusan pemerintah pusat segera mengeluarkan PP tersebut. Dengan membentuk organisasi FORKORNAS disetiap wilayah agar lebih solid melakukan pergerakan dalam mendesak pemerintah.
“Kita terus mendorong teman pengurus diseluruh indonesia. Sampai hari ini data kita ada 174 CDOB. Kita dari tim Konawe Timur prakarsai kita bentuk di Jakarta dan saya sendiri yang lantik di gedung Nusantara IV dihadiri ketua MPR RI saat itu, hal itu kita lakukan, kita berharap dengan menyatunya seluruh pejuang daerah di Indonesia bisa segera ada angin segar dari pemerintah,” tambah Ridwan.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD