tegas.co., KENDARI, SULTRA – Anggota Panitia Khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Mutanafas, SE meminta presiden RI, Joko Widodo merespon aksi Saluran Aspirasi Rakyat (SARA).
Melalui gerakan forum bersama masyarakat Maluku, menuntut kompensasi pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara beberapa tahun silam.
“Politika Will nya dan politik anggarannya sudah terpenuhi, hanya saja, menteri Sosial butuh payung hukum untuknpencairan kompensasi masyarakat Maluku, sehingga masyarakat korban kerusuhan Ambon Maluku berharap presiden turun tangan,”harap Mutanafas, Senin (20/11/2017).
Harapan masyarakat yang terhimpun pada SARA ini telah disetujui oleh pemerintah provinsi, DPRD Sultra dan Komisi VIII DPR RI,”Jadi sudah akan dianggarkan, hanya saja, apakah menggunakan anggaran daerah atau APBN, sehingga presiden harus hadir disini,”kata Mutanagas yang juga kader PAN Sultra itu.
Ada 53.800 Kepala Keluarga (KK) sesuai data yang terverifikasi sebagai penerima kompensasi. Lanjut Anggota DPRD Sultra dapil Baubau, Buton dan Wakatobi ini, setiap KK mendapatkan Rp10 juta.
Aksi ribuan masyarakat yang terhimpun pada forum bersama masyarakat Maluku ini masih berlangsung. Setiap perwakilan dari 17 kabupaten kota Se Sultra menyampaikan orasi politiknya. Mereka berharap agar Presiden segera merespon harapan mereka.
PUBLISHER: MAS’UD