tegas.co., YOGYAKARTA – Pusat Studi Ekonomi (PSE) dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, wacana pemindahan Ibukota Indonesia bukan solusi yang terbaik yang saat ini yang dilakukan Pemerintah. Karena hal itu akan berimbas pada penggunaan anggaran yang sangat besar.
Kepala PSE dan Kebijakan Publik UGM, Tony Prasetiantono menerangkan, untuk pemindahan Ibukota tersebut, Indonesia bakal menggelontorkan ratusan triliun. Tentunya sebesar itu, akan lebih efektif jika dilakukan pembangunan Infrastruktur secara merata.
“Untuk memindahkan hitungan kasarnya kurang lebih 500 triliun. Menurut saya, uang sebanyak itu mending dibuatkan infrastruktur secara merata dimana-dimana,” paparnya saat memberikan Seminar Pembangunan Infrastruktur Indonesia, di Balai Senat UGM (17/7/2017).
Kata dia, wacana pemerintah memindahkan Ibukota Indonesia ke Kalimantan, sama seperti yang telah dilakukan Negara Brasil. Namun itu aka sangat berbeda, kerena Brasil memindahkan Ibu Kota Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 lalu.
“Idenya itu agar ibukota Brasil lebih ketengah negara, sama dengan Kalimantan, agak digeser ketengah, tapi permasalahnya akan berbeda, karena berbeda tahun,” terangnya.
Lanjut Tony, tujuan pemindahan Ibukota tersebut, selain agar bertempat di posisi ketengah negara, juga untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan beban Kota Jakarta, agar tidak berat. Meskipun saat ini Jakarta memiliki kelebihan dan kepadatan penduduk, jika pada malam malam, dihuni kurang lebih 10 juta orang dan dan disiang hari dihuni sebanyak 15 juta orang, namun itu persoalan lain.
“Selain itu untuk memeratakan pembangunan ke luar pulau Jawa. Tapi apakah itu berat, Iya pasti berat, apakah solusinya memindahkan, Itu soal lain lagi, tapi menurut saya pembangunan infrastruktur akan menjadi solusi yang baik bukan meindahkannya,” tutupnya.
NADHIR ATTAMIMI
PUBLISHER : ADI