TEGAS.CO., JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melanjutkan agenda kunjungan kerjanya (Kunker) di Jakarta dengan berkunjung ke Kementerian Perhubungan, Jumat (5 Maret 2021). Gubernur ditemui langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sehari sebelumnya, Gubernur berkunjung ke kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).
Ada empat agenda yang dibawa Gubernur ke Kemenhub. Pertama, usulan pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Haluoleo untuk mendukung Kawasan Industri Konawe (KIK), Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton, menunjang embarkasi haji Sultra, serta antisipasi jumlah penumpang baik lokal maupun asing.
Kedua, pengembangan Bandar Udara Betoambari, Baubau, untuk mendukung program KEK Aspal Buton, penopang pariwisata di Kepulauan Buton, dan gerbang transit untuk Indonesia bagian timur.
Beberapa hal yang menjadi bahan pendukung usulan pengembangan Bandara Betoambari antara lain, adanya kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan industri di kawasan Kepulauan Buton.
Pengembangan bandara yang dimaksud adalah peningkatan runway bandara hingga menjadi 2.500 meter x 45 meter (termasuk di dalamnya apron, taxi way, terminal penumpang, dan bangunan penunjang lainnya).
Dalam rangka pengembangan bandara itu, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Baubau bekerja sama menyiapkan pembebasan lahan seluas 70 hektar.
Ketiga, pembangunan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton sebagai pintu utama distribusi aspal Buton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Usulan pengembangan pelabuhan ini tidak terlepas dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer pada tahun 2021. Terlebih lagi untuk menyukseskan Program KEK Aspal Buton.
Keempat, pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di wilayah Sultra untuk mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra.
Dari berbagai usulan itu, Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau atas usulan pemprov untuk melakukan relokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko. Juga pengembangan pelabuhan penyeberangan Batulo (Kota Baubau) ke Waramosio (Kabupaten Buton).
Selain itu, Kemenhub juga merespon baik pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Baubau. Ke depannya, Pelabuhan Murhum akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut.
Kemenhub juga menyetujui usulan pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele untuk ditingkatkan. Di pelabuhan ini, pemerintah menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang izin usaha pertambangan aspal Buton. Dengan demikian, para pengusaha tersebut tidak lagi harus membuat terminal khusus (tarsus) masing-masing karena akan merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton jika masing-masing harus menyediakan terus masing-masing. Adv.
M. Ridwan Badallah, S.Pd, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)