Laporan: RUSDIN
Sebagai salah satu destinasi prioritas pariwisata nasional, pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi secara terus menerus meningkatkan pembangunan pariwisata yang berbasis pada pengembangan ekowisata bahari. Hal ini dibuktikan belum lama ini Kabupaten Wakatobi mendapatkan anugerah pesona indonasia tahun 2017 sebagai juara 2 tempat penyelaman terpopuler.
Disektor Kelautan dan Perikanan hingga saat ini perikanan tangkap masih mendominasi usaha perikanan masyarakat. Pemerintah terus mendorong nelayan dalam memberikan bantuan berupa alat transportasi (perahu) dan alat tangkap yang ramah lingkungan.
“Serta melakukan upaya-upaya preventif terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Semua itu terkoordinasikan dalam kegiatan kepengawasan oleh instansi terkait melalui koordinasi lintas sektor,” ucap Arhawi.
Dilain sisi, untuk sarana pendukung dan merupakan salah satu sektor yang dapat menyambung guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah saat ini telah membangun Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di desa Numana.
Selain itu, sektor perdagangan antarpulau, pemerintah daerah tengah melakukan perbaikan akses penghubung antarpulau, mulai dari perbaikan pelabuhan rakyat sampai dengan penyusunan berbagai dokumen pendukung melalui hasil penelitian para Ahli.
“Hal ini dianggap penting sebab sebagai landasan dalam mendukung program pemerintah pusat yakni Tol Laut. Pemerintah daerah berharap apa yang kita lakukan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui konektifitas antar tol laut dan pelayanan rakyat dalam bingkai perdagangan antarpulau,” ungkapnya.
Lanjut dia, indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada tahun 2016 IPM daerah ini mencapai 67,50 poin. Menempati urutan ke-8 dari 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,97 persen tahun 2016 meningkat 0,21 persen. Angka harapan hidup 69,54 tahun. Pendapatan perkapita 26,84 miliar dan angka kemiskinan dapat diturunkan 0,48 persen dari tahun sebelumnya 16,88 persen.
“Pembangunan yang kita laksanakan tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah tersebut, maka berbagai kiat dan terobosan telah kita lakukan terutama dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan lain,” tukasnya. (***)
PUBLISHER: MAS’UD