tegas.co., ACEH LANGSA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Langsa, Provinsi Aceh, tahun 2017 sejumlah Rp 1.043.932.022.270, dinilai tidak menyentuh sektor kerakyatan. Hampir setengah Trilyun RAPBK itu hanya untuk barang dan jasa serta Insprastruktur saja.
Syahrial Salim, SH., anggota DPRK Langsa, mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa dalam merencanakan RAPBK belum menjamah sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti sektor perikanan, pertanian dan lainnya.
“Padahal lahan yang ada di Langsa begitu kecil, namun tidak mampu diperdayakan oleh Pemkot Langsa, “ucap Syahria, Jumat (25/11/16).
Menurutnya, anggaran Pemkot Langsa sudah sangat mencukupi untuk mensejahterakan masyarakat. Asalkankan pemerintah mau dan mampu dalam pengelolaan demi kemakmuran rakyat Kota Langsa.
“Akan tetapi yang terjadi hanya kepentingan barang dan jasa dan inspratuktur (proyek) yang mementingkan sekelompok orang,”tudingnya.
Diharapkan dalam penyusunan RAPBK Langsa, pihak eksekutif harus benar-benar menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Jangan sampai RAPBK Langsa yang akan disahkan tidak memberikan manfaat kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seharusnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus turut mewarnai RAPBK Langsa yang berpihak ke rakyat. Karena setelah menjadi Peraturan Daerah nantinya, merupakan produk Legislatif dan eksekutif
“Jadi sekarang mumpung masih dalam tahap pembahasan, mana saja anggaran yang tidak pro rakyat segera dikoreksi,” harapnya.
Kepala Bappeda Kota Langsa, Said Fadli, ketika dihubungi Wartawan Jumat (25/11) terkait tudingan tersebut mengatakan, dirinya masih ada kegiatan rapat di kantor, hingga berita ini ditayangkan.
ROBY SINAGA/NAYEF