tegas.co., KOLAKA – “Memalukan” inilah kata yang terlintas dalam benak manusia jika sebuah pemerintahan yang dua kali mekar belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dipastikan, bahwa pemerintahan tersebut terdapat permasalahan pengelolaan keuangan sehingga opini WTP yang diimpikan belum diraih. Meski begitu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, sengaja berkunjung ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (28/11/2016).
Selain bersilaturahmi, kunjungan tersebut kali pertama dilakukan orang nomor satu di BPK RI, bertujuan untuk memberikan support kepada pemerintah kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur agar tahun berikutnya dapat meraih opini WTP.
Ironisnya kabupaten Kolaka Utara yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kolaka terungkap sudah mendapatkan opini WTP dua kali berturut–turut.
Menurut Dr. Harry Azhar Azis, kabupaten Kolaka gagal memperoleh opini WTP disebabkan adanya kasus dugaan penyalagunaan pengelolaan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka (RSBG) Kolaka yang masih ditangani Kejaksaan Negeri setempat.
“Jika terdapat 3 persen dari jumlah anggaran belanja daerah yang tidak dipertanggungjawabkan maka tidak akan mendapatkan WTP,”jelas Dr. Harry Azhar Azis Dihadapan jajaran SKPD dan Muspida Kabupaten Kolaka.
Berdasarkan data BPK RI menunjukkan, jumlah pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara yang memperoleh opini WTP masih di bawah rata-rata yang berkisar 44,4 dari 58 persen secara nasional.
LAN/MAS’UD