tegas.co, KENDARI. Provinsi Sulawersi Tenggara masuk dalam radar telaahan bidang keamanan oleh Kementrian Koordinator Politik Hukum dan KeamananRepublik Indonesia. Hal tersebut didasarkan dengan wilayah Sulawesi tenggara yang sebagain wilayahnya dibatasi oleh laut, termasuk berbatasan langsung dengan sejumlah daerah yang rawan konflik Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Meski belum masuk kategori rawan di bidang Keamanan, Kemenkopolhukam perlu melakukan telaahan bidang keamanan.
Bertempat di Aula Praja Kantor Gubernur Sultra Kemenko Polhukam mengelar rapat Koordinasi Penyusunan telaahan Bidang Ketahanan Nasional di Wilayah Sultra, 7/12. Tampil sebagai keynot Speaker Staf Ahli Bidang keamanan nasional Marsda Suwandi Mihardja, Sekretaris Provinsi Sultra H Lukman Abunawas dan Wakapolda Sultra Kombes Pol. Heru Teguh Prayitno dan dihadiri oleh seluruh pimpinan TNI Polri dan Ka Binda Sultra dan sejumlah Kepala SKPD Lingkup pemprov Sultra
Sekretaris Provinsi Sultra H Lukman Abunawas mengatakan, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 15 Kabupaten da dua Kota hingga saat ini masih dalam kategori aman dan terkerndali. Hal itu didasarkan atas kerbesamaan semua pihak baik itu masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan hingga pemerintah dan TNI Polri terus terjalin dan terjaga. “Di Sultra juga telah terbentuk forum antar umat beragama, sehingga apapun permasalahan dapat diselesaikan melalui forum tersebut dengan aman dan damai,”ujarnya saat memberikan pengantar dihadapan staf ahli Kemenkopolhukam bersama seluruh peserta yang hadir.
Menurut mantan Bupati Konawe itu, Provinsi Sultra sejak pertama terbentuknya itu terdiri dari empat kabupaten, masing-masing Kabupaten Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dengan suku bangsa yang mendiami seperti Suku Tolaki, Moronene, Muna dan Buton. Namun dalam perkembangannya, Kabupaten di Sultra sudah semakin banyak seiring dengan adanya Pemekaran daerah. “Termasuk suku bangsa dan agama juga sudah cukup berbeda-beda. Namun tingkat kerawanan yang mengancam stabilitas atau kemananan di daerah dan secara Nasional belum terdeteksi,”tandasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementrian Polhukam Marsda Suwandi Mihardja mengakui, jika tingkat kerawanan kemaman di Sultra hingga saat ini masih terjaga dengan aman. Namun meski demikian kondisi bangsa saat ini perlu dilakukan telaahan, sehingga keamanan tetap terjaga dengan baik. “Wilayah Sultra tidak termasuk wilayah terluar atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara lain, namun wilayah perairan lautnya cukup luas dan dapat dilalui oleh siapapun sehingga ini juga perlu kewaspadaan,”ujarnya.
Jenderal Bintang Dua Angkatan Udara itu mengatakan, kerawanan Keamanan Nasional, bukan saja terjadi dari pihak luar, tetapi juga pihak dalam, dengan berbagai issu juga dapat mengancam kemamanan nasional dan daerah. “Masalah Pertambangan yang lagi trend di daerah juga menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk tetap dijaga, karena ini juga akan mengancam kemananan, khususnya masyarakat lokal dan warga asing,”katanya.
Ditambahkan, jaminanan keamanan kepada masyarakat dengan memberikan kenyamanan adah tujuan dari instruksi Presiden melalui Nawacita, karena itu disampaikan kepada semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten bersama unsure TNI dan Polri untuk tetap menjaga stabilitas, khusunya kemananan nasional. “Semua potensi-potensi konflik aataupu apapun yang dapat mengancama keamanan nasional untuk tetap diwaspadai,”tandasnya.
EBRI