Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
DaerahPilkada SerentakSultra

Tidak Netral, Pj Bupati Buteng Diminta Mundur

959
×

Tidak Netral, Pj Bupati Buteng Diminta Mundur

Sebarkan artikel ini
demo-meminta-pj-buton-tengah-mundur
Puluhan Mahasiswa yang menggelar unjuk rasa meminta agar Pj Buteng dicopot

Tegas.co – KENDARI, Diduga Tidak Netral dalam melaksanakan sebagai Penjabat Buton Tengah Ali Akbar diminta mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Masyarakat Pemerhati Aparatur Sipil Nergara Buton Tengah (FPMASNB) saat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Sultra, Kamis, 8/12.

Dalam aksinya Forum yang diprakarsai Mahasiswa dihadapan Anggota DPRD Sultra dikatakan bahwa Pj Bupati Buton Tengah Ali Akbar  mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Buton Tengah yang maju di pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Untuk itu melalui forum ini diminta kepada DPRD memediasi dan merekomendasikan agar Pj Bupati Buton Tengah diberhentikan oleh Gubernur Sultra.

Tidak netralnya Pj Bupati dalam tugasnya untuk melaksanakan roda pemerintahan dan mendukung salah satu pasangan calon, akan mencederai proses demokrasi yang terlaksana. Karena itu DPRD diminta agar bersurat kepada Gubernur untuk mencopot Pj Bupatri yang tidak netral tersebut. “PJ Bupati Buteng Harus dicopot dari jabatannya, karena kehadirannya sebagai Pj Bupati dianggap tidak netral,”ujar salah seorang orator pengunjuik rasa.

Menurutnya, Ali Akbar sebagai Pj Bupati Buteng, telah menyalagunakan wewenang dan jabatannya dan mendudkung salah satu pasangan calon yang maju di Pilakada serentak di Buton Tengah.”ketidak netralan Pj ini harus diproses dan dicopot jabatannya dari Pj Buton tengah,”tandasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Sultra dari Komisi I Bustam mengaku, bahwa aspirasi mahasiswa yang disampaikan di DPRD akan menjadi perhatian untuk ditindak  lanjut. Tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan memanggil Pj Bupati Buton tengah Ali Akbat untuk dimintai keterangannya dalam suatu jajak pendapat atau hearing bersama instansi terkait lainnya.

“Aspirasi saudara-saudara akan kami tindak lanjut dengan memanggil Pj Bupati yang dimaksud, termasuk dari pihak ombudsman, juga Gubernur Sulawesi tenggara,:tandasnya Politisi Partai Gerindra tersebut.

FT / EBRI

error: Jangan copy kerjamu bos