tegas.co., KENDARI SULTRA – Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Smeelter tentang Ketenagakerjaan Disektor Smeelter yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industry Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian terkesan tak bermutu. Acara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Rabu (11/1/2017) dihadiri perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Sekda Pemprov Sultra, Bupati Konawe, Pihak Imigrasi dan sejumlah tamu undangan dari unsur pengusaha dan Profesi.
Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto sedianya menutup acara tersebut, namun hanya memberikan pengarahan secara normatif padahal, panitia menyampaikan akan ditutup oleh menteri bersangkutan. Para tamu undangan pun bubar setelah pengarahan Airlangga Hartarto selaku menteri yang tidak menutup acara FGD yang tidak bermutu tersebut.
“Tiga poin penting dalam percepatan pembangunan industry smelter di Konawe diantaranya, meningkatkan nilai tambah, responcibility dan melibatkan perekonomian masyarakat,”tandas Airlangga.
Pada FGD tersebut, sesi tanya jawab digelar. Sejumlah pertanyaan penanya dari unsur pengusaha dan profesi tak terjawab, antara lain, pertanyaan dari seorang pengusaha Bantaeng mengusulkan untuk rekrutmen tenaga kerja sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.”Di Bantaeng, rekrutmen tenaga kerja diserahkan kepada Dinas Nakertrans setempat, nah bagaimana di Konawe, Sulawesi Tenggara dapatkah seperti yang diterapkan kabupaten Bantaeng,”tanya Mastri.
Selain itu, beberapa dari unsur wartawan yang tak terjawab, diantaranya Maniala, wartawan online di Kendari yang mempertanyakan, adanya dugaan impor kuli atau buruh di Morosi, Konawe, adanya pengibaran bendera Thiongkok yang lebih tinggi dari merah putih dan sejumlah pertanyaan lainnya yang tak terjawab sehingga terkesan FGD tersebut tidak bermutu.
Sementara itu panitia pelaksana penyelenggara mengklaim sukses dalam menyelenggarakan FGD Percepatan Pembangunan Smeelter tentang Ketenagakerjaan Disektor Smeelter. Hal tersebut disampaikan dihadapan Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto. Meski demikian para penanya berharap agar output FGD dapat mengatasi kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara.
MAS’UD