tegas co, KENDARI, SULTRA- Rapat koordinasi Badan Kepegawaian Daerah se Sulawesi Tenggara yang di gelar di salah satu Hotel ternama di Kota Kendari, Gubernur Sultra H Nur Alam kembali menyentil Wali Kota Kendari H Asrun seperti yang disampaikan saat menggelar 9 tahun ekspos kepemipinannya di Sultra terkait sejumlah pembangunan yang di Kota Kendari di klaim oleh Pemerintah Kota Kendari.
Sentilan yang disampaikan melalui forum raker Kepala BKD se Sultra itu, bahwa walikota Kendari dengan lantang menyampaikan pernyataan di sejumlah media baik cetak maupun elektronik seperti media online bahwa Pembangunan di Kota Kendari merupakan hasil gagasan dan ide serta karya tangannya.
“Ini yang harus diluruskan, bahwa pembangunan yang ada di Kota Kendari, hingga maju pesat itu adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Jangan mengklaim itu bukan pembangunannya dan mengkritik habis-habisan atas apa yang telah saya laksanakan selama Sembilan tahun memimpin Sultra,”Ujar Gubernur Nur Alam saat memberikan sambutan di acara rakor Kepala BKD se Sultra, Rabu (22/2).
Menurutnya, pembangunan yang telah dikerjakan dalam memajukan Kota Kendari dengan berbagai infrastruktur, seperti pelabuhan di Bungkutoko, pembangunan rumah sakit Bahteramas dan sejumlah pembangunan lainnya, apakah itu bukan salah satu pembangunman yang mendukung kemajuan di Ibukota Provinsi ini.
“Jangan membuat pernyataan jika tidak tau persoalan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan hanya walikota yang membangun Kota kendari ini,”Tegasnya.
Sementara itu dalam Rakor BKD se Sultra, orang nomor satu di Sultra itu menyampaikan, beberapa hal terkait pelayanan kepegawain se-Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.
Salah satunya mengenai pelayanan kepegawaian agar di ditingkatkan supaya pelayananya maksimal.
“Saya menegaskan kepada seluruh Kepala SKPD se Sultra untyuk meberikan pelayanan kepegawaian yang maksimal. Selain itu dalam pelayanan, jika ada yang melakukan permintaan sesuatu kepada pegaewai, apakah itu dalam urusan administrasi, kenaikan pangkat, penyesuaian ijaza, kenaikan golongan, kama yang bersangkutan akan di sanksi berat,”Terangnya.
Begitu juga dengan apa yang menjadi rumor belakangan ini, jika ingin menjadi atau mempertahanakan jabatannya sebagai Kepala Sekolah di tingkat SMA harus ada dana yang dikeluarkan. “Saya kira ini juga tidak benar, kalau itu ada tolong di laporkan ke saya agar saya tindak,”Tandasnya.
ODEK / HERMAN