Pemerintahan Konut Dinilai Gaduh

tegas.co, KENDARI SULTRTA – Berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang bertentangan undang – undang memicu sejumlah kegaduhan, menyebabkan pemerintahan berjalan lambat.

Pemerintahan Konut Dinilai Gaduh
Ketua Komisi C DPRD Konut, Samir FOTO : BAIM J

Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Konut, Samir saat menyamp[aikan sejumlah uneg – unegnya di aula DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (15/3/2017).

Samir mengatakan, sejak Januari 2017, kegiatan pemerintahan Konut belum berjalan sama sekali. Termasuk kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Konut belum ada yang berjalan.

“Persoalan di Konut saat ini memang terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang kami anggap lambat. Bayangkan saja, sudah mau memasuki April ini seharusnya kegiatan-kegiatan APBD yang seharusnya sudah dinikmati masyarakat itu belum ada,” ungkap Samir saat ditemui usai mengikuti hering bersama Komisi IV DPRD Sultra, Rabu (15/03).

Ia mengatakan, belum jalannya kegiatan pemerintahan di Konut disebabkan banyaknya kekosongan jabatan eselon II, dalam hal ini jabatan kepala dinas (Kadis) masih diisi oleh pelaksana.

Begitu pula pejabat eselon III dan IV yang seharusnya mengisi jabatan di bidang-bidang dalam SKPD juga sebagian masih mengalami kekosongan jabatan.

“Dalam kegiatan-kegiatan proyek siapa PPKnya, tentu dari bidang-bidang. Dan ini, gaduh juga,” ujar Samir dengan nada kesal.

Samir menjelaskan, tidak berjalannya kegiatan Pemda di Konut akan berdampak pada pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu dikarenakan tidak adanya serapan anggaran oleh Pemda Konut.

“Sekarang apa kegiatan di Konut, tidak ada. Kalau sampai Maret ini belum ada kegiatan, pasti itu pemotongan anggaran yang terjadi,” ujarnya.

Ia mengakui, pihaknya sudah sering menyampaikan kritikan tersebut kepada Bupati Konut. Ia juga mengatakan sudah sering berdiskusi dengan bupati terkait kegaduhan tersebut, namun sampai saat ini belum ada langkah solutif yang dikeluarkan bupati terhadap persoalan tersebut.

“Tapi tidak tau juga ada pertimbangan apa, seharusnya beliau (bupati) paham bahwa serapan anggaran itu penting,” tutupnya.

BAIM J

PUBLICIZER : MAS’UD

Komentar