tegas. co. KONSEL, SULTRA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Konawe Selatan (Konsel) Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) setempat menggelar rapat koordinasi dengan Forum honorer Guru Tidak Tetap (GTT), Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) serta seluruh Kepala Sekolah se Konsel.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan, dalam rangka untuk melakukan verifikasi ulang jumlah tenaga honorer Guru Tidak Tetap (GTT) se Konsel.
Wakil Bupati (Wabup) Konsel, DR. Arsalim dalam sambutannya mengaku, seluruh tenaga honorer atau GTT se Konsel sedang dilakukan pendataan.
“Sekarang ini, kita lagi mendata ulang GTT yang rill di Konsel, karena data yang ada sekarang masih data yang lama. Yang mana honorer GTT untuk SMA sudah pindah di Provinsi, terus banyak juga ditemukan GTT yang sudah tidak aktif menjalankan tugas, inilah yang akan didata ulang,”ungkapnya.dalam sambutannya saat pimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Sekolah se Konsel, di aula rapat Dinas PK Konsel. Selasa (21/3/2017).
Menurut, Arsalim, sekarang ini kita sudah membentuk tim untuk melakukan verifikasi ulang tenaga honorer K2 dan non K2, jumlahnya berapa khusus tenaga honorer GTT, honorer kesehatan serta honorer tenaga administrasi.
“Sekarang ini kita mau optimalkan Honorer GTT yang ada di Konsel, olehnya itu, lanjut dia, kita butuhkan data yang rill. Mulai dari lamanya dia mengabdi, umurnya, alamatnya dan seterusnya,’Katanya.
Ditambahkan, kegiatan atau rapat ini juga memudahkan pemerintah untuk melakukan pendistribusian guru secara merata, ini sesuai dengan aturan yang ditandatangani lima Menteri, “Mudah-mudahan, kedepan tenaga honorer khususnya GTT bisa kita jadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K),”harap mantan kepala bappeda konsel itu.
Mantan kepala Bagian Humas Setda Konsel mengaku, kedepan tenaga honorer GTT akan mengikuti ujian pada Lembga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
“Tahun ini seluruh tenaga guru baik itu yang sudah PNS, maupun tenaga Honorer akan mengikuti ujian sertifikasi serta akan mengikuti ujian di LPM,”
Suami Hj Arni SE itu menjelaskan, untuk mengikuti kegiatan tersebut dibutuhkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai honorer Guru Tidak Tetap (GTT), olehnya itu, kata dia, kita akan pelajari regulasinya dulu apakah SKnya bisa dikeluarkan Bupati, atau juga bisa dikeluarkan Kepala Dinas (Kadis) saja.
“Dimana masalah yang sangat krusial adalah terkait pendistribusian guru yg tidak merata, karena yang jadi kendala selama ini adalah eksekusinya yang tidak perna dilaksanakan. Contoh di Kecamatan A tenaga pengajarnya menumpuk, sementara di Kecamatan lain sangat kekurangan tenaga pengajarnya,”Tandasnya.
Sementara itu Sekda Konsel, Ir. Sjarif Sajang juga menambahkan, seluruh GTT yang ada di Konsel betul-betul dipastikan dia aktif menjalankan tugas. “Kita tidak mau lagi mendengar ada GTT yang fiktif,”Ujarnya.
Olehnya itu mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsel itu mengaku, tim yang akan dibentuk dan bakal melakukan verifikasi dilapangan adalah Tim terpadu, yang diisi dari Dinas PK, BKD serta dari Sekretariat Daerah sendiri.
“Diharapkan nanti bisa menghasilkan kompilasi data, untuk kita laporkan kepada pimpinan dalam hal ini bupati,”Tutupnya.
MAHIDIN / HERMAN