Pengunjukrasa di DPRD Sultra Tolak Diskriminalisasi Ulama dan Ormas Islam

tegas.co, KENDARI, SULTRA – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan pemuda peduli bangsa Kota Kendari menggelar unjuk rasa di DPRD Sultra dalam rangka menyampaikan tuntutan penolakan kriminalisasi ulama, aktivis Islam dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rabu (24/05).

Pengunjuk rasa di DPRD Sultra saat menyampaikan tuntutannya terkait diskriminalisasi ulama dan pembubaran ormas islam di DPRD Sultra. FOTO : ILHAM
Pengunjuk rasa di DPRD Sultra saat menyampaikan tuntutannya terkait diskriminalisasi ulama dan pembubaran ormas Islam.
FOTO : ILHAM

Fathul koordinator lapangan  mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia  yang seakan akan memberikan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis Islam dan Ormas Islam lainnya.

Iklan KPU Sultra

“Kami menuntut Pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Ulama, Aktivis Islam dan Gerakan Dakwah Islam. Kami menolak rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ormas Islam lainnya,”ungkapnya.

Selain itu, meminta kepada pemerintah untuk instropeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap umat Islam, justru hal tersebutlah yang menjadi pemecah-belah Indonesia.

“Olehnya itu, aliansi mahasiswa dan pemuda peduli bangsa meminta kepada DPRD Provinsi Sultra agar segala pernyataan yang di keluarkan hari ini untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat,”ujarnya berharap.

Fathil juga menambahkan, massa aksi yang berlangsung dengan tertib ini, berasal dari beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota kota Kendari.

“Massa aksi yang turun tergabung berasal dari beberapa perguruan tinggi di kota kendari dan beberapa organisasi mahasiswa serta organisasi kepemudaan di Kota Kendari,” pungkasnya.

ILHAM / HERMAN

Komentar