Ke empat Kalinya Sultra  Raih  WTP dari BPK

Gubernur Sultra Dr. H. Nur Alam SE. M.Si menerima piagam atas penghargaan dan raihan opni WTP dari Auditor BPK RI Sjapruddin Mosii di ruang rapat utama DPRD Sultra. FOTO : MAS,UD
Gubernur Sultra Dr. H. Nur Alam SE. M.Si menerima piagam atas penghargaan dan raihan opni WTP dari Auditor BPK RI Sjapruddin Mosii di ruang rapat utama DPRD Sultra.
FOTO : MAS,UD

tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di pemerintah Provinsi Sultra di bawah kendali gubewrnur Sulawesi Tenggara Dr. H. Nur Alam SE, M.Si patut mendapat apresiasi. Pasalnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republik Indonesia mengganjarnya dengan Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke empatnya secara berturut-turut.

Raihan opini WTP dari BPK itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sultra dari BPK RI di ruang rapat DPRD Sultra, Jum,at (16/5/2017).

Iklan KPU Sultra

Penyerahan opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utara Keuangan Negara VI BPK (Pejabat Eselon IBPK) Sjafrudin Mosii, SE.MM kepada Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam. Da disaksikan Ketua DPRD Sultra H. Abdurahman Saleh.

Auditor Utara Keuangan Negara VI BPK Sjafruddin Mosii dalam sambutanya menyatakan, Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan komitmenya terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan serta mampu menciptakan sinergi yang efektif terhadap seluru  pemangku  kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasanya.

“Pemerintah Sulawesi Tenggara telah menunjukan komitmenya beserta jajaran SKPD-nya terhadap laporan keuangan yang mampu di hasilkan serta mampu menciptakan sinergi  yang efektif dalam pemangku kepentingan seta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasanya,” Ujarnya saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Provisi Sulawesi Tenggara terus meningkatkan Indeks Pemabgunan Manusia, Pertumbuham Ekonomi serta menekan nilai penganguran dan kemiskinan,Karena pencapaiyan opini WTP akan kurang bermakna jika kesejatraan rakyat di Sultra belum tercapai.

“Pemerintah Sulawesi Tenggara meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi seta menekan nilai pembagunan dan kemiskinan karena pencapaiyan  Opini  Wajar Tampa Pengecualian (WTP) akan kurang bermakna jika kesejatraan  rakyat di Sultra belum tercapai,” tandasnya.

ODEK

PUBLISHER : HERMAN

Komentar