tegas.co, KONKEP, SULTRA – Sebanyak 10 Instansi pemerintah daerah kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tutup, akibatnya, pelayanan lumpuh, Rabu (27/9/2017).
Hal tersebut terlihat saat sejumlah warga sekitar ingin mengurus beberapa adminitrasi, namun sama sekali beberapa instansi yang dikunjunginya tidak berpenghuni, tutup, tak ada satupun abdi negara yang memenuhi tanggung jawabnya untuk berkantor.
Ke 10 Instansi tersebut yakni, Disperindakop, Dinsos, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Transmigrasi (DM-PTSP), Dinas PPKB-P3A, Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah, BPBD, Bagian Humas, Sekretariat DPRD, dan kantor Kesbangpol.
Salah seorang warga di daerah tersebut, Uceng mengatakan, pelayanan lumpuh karena pembahasan APBD P Konkep 2017 digelar di Kendari.
“Ini menjadi kontra produktif bagi Abdi negara, karena disisi lain pemda membuat pengetatan kepada ASN agar rajin berkantor,”kata Uceng.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep, Ir.H. Cecep Trisnajayadi. MM yang di konfirmasi via celulernya mengatakan, saat ini sebagian Dinas terkait, sekretariat dan Asisten sedang melakukan kegiatan di luar kota.
“Kemudian Humas, ini terbagi-bagi, ada yang di Kendari, dalam rangka pendampingan pembahasan APBD P 2017, kemudian pendampingan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Palu dan ke Jakarta dalam rangka PKK, kebetulan juga personilnya di situ hanya 4 orang dan kepalanya lagi Diklat,”tambahnya.
Seperti halnya, Disperindag dan PTSP dan BKKBN dalam pendampingan pembahasan APBD P, pendampingan ke Palu dan ke Jakarta dalam rangka PKK, dan ada juga ke Tekonea, khususnya BKKBN untuk persiapan P2WKSS,”terangnya.
Cecep menambahkan, hanya Dinas Pariwisata, BPBD dan Perpustakaan Daerah yang belum didapati laporan, mereka kemana dan apa kegiataannya.
“Semestinya harus ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di setiap instansi masing-masing agar tetap berjalan roda pemerintahan, tapi apa daya karena keterbatasan pegawai, sehingga tidak ada yang mengisi instansi tersebut,”tambah Cecep.
Meski demikian, lanjut Cecep, setiap instansi ada yang jaga, seperti Pegawai Harian dan cleaning service.
“Ada PHL atau klining servis yang jaga kantor, karena harus mengecek juga berapa pegawai, apalagi kondisi ASN kita disitu, hanya berapa orang sih, sementara inikan yang mau diikuti kegiatannya banyak dan itukan yang ikut sekretaris, perencanaannya, lalu kepalanya, kemudian yang ke Palu minimal 2 orang, ke Jakarta minimal 2 orang juga, kemudian yang Ketekonea juga,”Imbuhnya.
Terkait pembahasan APBD P di Kendari pihaknya tidak tahu karena hanya memenuhi undangan DPR setempat.
“Dan adapun terkait ongkos perjalanan itu tidak memakai uang perjalanan daerah dalam hal ini kami memakai uang masing-masing,”Tambahnya lagi.
I R F A N
PUBLISHER : MAS’UD