tegas.co., BUTON, SULTRA – Pemerhati Aparatur Sipil Negara (ASN) prihatin dengan kondisi birokrasi pemerintahan Daerah (Pemda) Buton, Pasalnya, Panitia Lelang (Pansel) Jabatan Setda Buton dan Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Tidak transparansi dalam proses pelelangan jabatan Setda khususnya di Kabupaten Buton.
Permehati masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan dikorankan namanya saat ditemui disalah satu kecamatan Pasarwajo pihaknya mengatakan, Normatikfnya lelang Setda Buton diumumkan agar masyarakat mengetahui mana peserta Yang memenuhi syarat serta nilai syarat akademik.
“Sehingga masyarakat melihat hasil sebenarnya dan tidak disembunyikan, jika keluar nilai obyektif dan subyektif. karena Kita pahami bahwa kembali kepada pengguna, namun perlu diketahui disitu ada nilai obyektif. Saat ini panitia pansel saling melempar dengan pengguna untuk mengumumkan hasil lelang Sekda,” Katanya.
Timbul pertanyaan, Lanjutnya, posisi pengambilan kebijakan seperti apa, karena publik menanti. Mestinya hasil lelang jabatan tiap tahapan diurai dan jangan diam diam untuk mengungumkannya. Karena penelusuran itu pasti akan terjawab, dan Pihaknnya meyakini akan muncul keributan seperti tuntutan DPRD.
TIM REDAKSI
Komentar