tegas.co, KENDARI, SULTRA – Masalah sampah di Kabupaten Muna sudah menjadi fenomena yang tidak baru lagi. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Muna.
Kepala BLH Kabupaten Muna, Sanuddin Sadin mengaku cukup kesulitan mengatasi masalah sampah di Muna, sebab kurangnya sarana dan prasarana, dalam hal ini armada pengangkut sampah menjadi tantangan tersendiri.
Disebutnya, armada pengangkut sampah yang tersedia saat ini hanya berjumlah 8 unit, itupun yang beroperasi hanya 6 unit sedangkan 2 lainnya rusak. Sementara itu pihaknya membutuhkan total sebanyak 12 unit agar efektif dalam menjalankan tugas.
“Meskipun sarana bisa dibilang kurang, aktivitas penanganan sampah tidak pernah berhenti,” kata Sanuddin saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Jum’at (9/3/2018).
Namun yang menjadi permasalahan yang cukup serius, sampai saat ini pihaknya masih menunggu DIPA dicairkan untuk bisa beroperasi dengan normal. Sebab sejak Desember 2017 lalu, pihaknya belum menerima alokasi anggaran untuk bahan bakar armada pengangkut sampah.
Kendatipun demikian, pihaknya terus bekerja dengan memaksimalkan kerja-kerja pegawai serta sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, berbagai upaya-upaya lainnya juga terus dimaksimalkan, sebab menurutnya masalah sampah adalah masalah serius yang harus selalu menjadi perhatian.
“Tapi kita tidak menyerah disitu. Saya dengan Kabid yang membidangi persampahan melakukan upaya-upaya meminjam uang di luar, dengan harapan kalau sudah cair itu DIPA dibayarkan itu uang pinjaman,” terang Sanudin.
Untuk diketahui, Kamis (8/3/2018) kemarin Bupati Muna telah melakukan Inpeksi Dadakan (Sidak) ke BLH Muna untuk mempertanyakan terkait penanganan sampah yang yang dilakukan BLH Muna karena sampah di beberapa titik di Kota Raha banyak yang menumpuk.
Terkait itu, Sanudin mengaku saat itu ia sedang mengunjungi Kantor BAPPEDA Muna untuk mengambil berkas RTRW. Sehingga ia tidak sempat menyambut kedatangan Bupati Muna.
“Malamnya saya telponan dengan Kepala BAPPEDA, ia masih di Lombok. Ia menyarankan dalam rangka melengkapi dokumen persiapan penandatanganan MoU, makanya kemarin itu saya mengambil berkas itu yang sarankan kepala BAPPEDA,” tandasnya.
Sedangkan terkait isu yang dipertanyakan bahwa pihaknya melakukan pemotongan gaji honorer sebesar Rp 300.000 dari total gaji setiap pegawai honorer yang sejumlah Rp 600.000, Sanuddin memastikan bahwa itu tidak benar.
“Kalau terjadi pemotongan gaji honorer itu bukan di saya. Kalau kalimat memotong itu di bendahara. Tadi saya sudah ketemu bendahara tanyakan, yang memotong itu siapa yang perintahkan, dia kemana dan untuk apa, dia (bendahara) bilang tidak melakukan itu sama sekali, dia sudah bayarkan full,”ungkapnya.
REPORTER: LM FAISAL
PUBLISHER: MAS’UD