tegas.co., BOMBANA, SULTRA – Buntut insiden penghadangan sebuah Kapal penumpang yang menurunkan tumpangnya di dermaga Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, meninggalkan luka keprihatinan bagi penumpang, penjemput hingga masyarakat setempat.
Warga menilai tata kelola dermaga pelabuhan Sikeli seperti bukan milik umum atau punya pemerintah lagi. Pelabuhan itu terkesan dikuasai atau sudah dikemudi oleh segelintir orang. Asumsi itu kian menyeruak, ketika terjadinya penghadangan Kapal Cepat Cantika Senin Sore oleh kelompok tertentu.
Andri Ananta, warga Kabaena mengaku prihatin dan menduga terjadinya insiden itu, seolah perkara yang sudah didesain awal. Sinyalemen makin menguat ketika sejumlah kejanggalan terjadi, ketika sebelum dan saat insiden.
“Aneh ya, kenapa tempat umum seperti pelabuhan ko’ muncul penghadangan. Dimana petugas dan pihak sahbandar Kabaena. Apa tidak kasian sama penumpang dan para penjemput. Peristiwa ini sungguh kelewatan sekali. Ko’ ada kapal yang urung sandar, bahkan hampir sejam ditengah laut, hanya karena hadangan segelintir orang. Ini kan sungguh dramatis,” kesalnya
Tokoh pemuda Kabaena itu mempertanyakan kinerja satuan kerja (Satker) atau sahbandar Kabaena “Dugaan warga itu, bakal merujuk kesitu. Begini ya, bukankah kabar akan ada protes atau pengerahan masa dipelabuhan Sikeli itu, sudah beredar jauh sebelum kapal Cantika itu sandar di Sikeli? Sandarnya kapal itu kan, sekitar sore hari. Sementara pagi atau jelang siang itu, kabar penghadangan itu sudah senter terdengar,” tuturnya.
“Mestinya pihak Satker sudah lakukan antisipasi. Jika merasa tidak mampu, ya..lekas hubungi aparat keamanan. Jangan tunggu, jika terjadi dulu peristiwa. Kalau benar dugaannya begitu. Itu sudah memberi kesan, atau sinyal lain. Jujur, masyarakat itu sudah banyak menduga-duga. Ada apa dengan satker pelabuhan Sikeli ini,” herannya.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian UHO ini berharap pihak Sahbandar Bau Bau lekas menelusuri Satker Dermaga Sikeli. Kata dia, jika sudah tidak mampu mengurusi lalu lintas kapal disitu, sebaiknya mencari pihak yang mampu atau kapabel.
“Pelabuhan itu milik pemerintah. Digunakan untuk akses kemajuan daerah dan masyarakat. Ingat, bukan dibuat untuk milik sekelompok orang. Jadi siapa saja, boleh sandar disitu. Apa lagi kehadiran kapal cantika itu, sangat membantu dan didamba masyarakat Kabaena. Sudah mengantongi izin sandar dari Dirjen. Lalu apa lagi? Kini tinggal ketegasan Satker dermaga disitu. Ikuti kemauan masyarakat banyak dan itu prosedural, ataukah kemauan segelintir orang,” tukas Andri Ananta.
Staf ahli salah satu fraksi di DPRD Bombana ini mengaku heran. Bila zaman keterbukaan dan serba canggih saat ini, masih ada pula dermaga yang memilah-milih harus kapal penumpang ini dan itu, yang boleh sandar dipelabuhan. Sementara yang lain terkesan tidak dibolehkan.
“Kalo situasinya benar sudah seperti itu. Ini seakan mirip-mirip pesanan. Yang ini boleh, sedangkan kapal yang itu jangan. Pertanyaannya, ini dermaga pribadi atau milik pemerintah. Jujur saya makin heran dibuatnya,” tukasnya.
Andri Ananta mengingatkan Kabaena sedang gencar-gencarnya berharap mekar menjadi satu kabupaten baru. “Jujur masyarakat Kabaena itu bersyukur, atas akses cepat seperti hadirnya kapal cantika itu. Daerah inikan ingin mekar, jadi jangan halangi untuk proses kemajuannya. Ataukah mungkin ada pihak-pihak yang menolak Kabaena itu untuk maju, Entalah….? Jangan-jangan kalau ada juga usulan bandara nanti, mungkin akan ada juga yang protes,” sindirnya sambil berguyon.
REPORTER: D A R
PUBLISHER: MAS’UD