tegas.co., KENDARI, SULTRA – Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra) kebanyakan pada suap saat mengeluarkan izin.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, SH. MH mengharapkan adanya pelayanan terpadu agar di fasilitasi pada satu pintu agar tidak ada lagi kepentingan per orang.
“Kasus yang pernah ditangani KPK, cenderung melakukan atau mengambil sesuatu dalam bentuk suap pada saat dikeluarkan izin, itu sudah fakta adany,”kata Basari Panjaitan saat acara konferensi pers di kantor gubenrur Sultra, Rabu (28/3/2018).
Menurutnya, pelayanan satu pintu ini harus sistem aplikasi elektronik secara online yang tidak membutuhkan pertemuan-pertemuan orang per orang.
Basaria Panjaitan merupakan perempuan pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal (Bintang dua) di dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Saat acara konferensi pers, dirinya di dampingi penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi. acara tersebut disaksikan bupati walikota se Sultra, yakni,
Pls Walikota Kendari
Pj Walikota Baubau
Bupati Muna
Bupati Muna Barat, Mubar
Bupati Konawe Selatan, Konsel
Pls Bupati Konawe
Bupati Konawe Utara, Kolut
Bupati Konawe Kepulauan, Konkep
Pls Bupati Kolaka
Bupati Kolaka Utara, Kolut
Bupati Kolaka Timur, Koltim
Bupati Wakatobi
Bupati Bombana
Bupati Buton
Bupati Buton Utara, Butur
Bupati Buton Selatan, Busel
Bupati Buton Tengah, Buteng
MAS’UD
Komentar