tegas.co., BUTUR, SULTRA – Beberapa program pembangunan masuk desa yang dianggarkan melalui dana APBD dikeluhkan oleh sejumlah kepala desa tanpa ada koordinasi dengan pemerintah desa atau sosialisasi sebelumnya.
Seperti di desa Tri wacu-wacu, Kecamatan Kulisusu, kabupaten Buton Utara (Butur), dan pembangunan jalan tani di desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat.
Hasramin Kepala Desa Tri Wacu-wacu mengaku kaget tiba-tiba di sepanjang jalur jalan masuk Desa Tri Wacu-wacu telah dipenuhi material batu dan pasir.
Tumpukan material tersebut belum diketahui secara pasti untuk pembangunan apa, pasalnya hingga saat ini belum ada laporan, baik dari kontraktor maupun dinas terkait.
Tumpukan material tersebut mengganggu aktifitas pengguna jalan dan bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Dirinya sangat menyangkan pihak kontraktor maupun dinas terkait memasukan program pembangunan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa.
Ia mengkhawatirkan jangan sampai terjadi tumpang tindi program dengan anggaran dana desa, yang pada akhirnya mubasir dan berdampak pada konsekuensi anggaran.
“Kami pemerintah desa bukannya alergi atau menolak dan menutup ruang proyek daerah, kami masih membutuhkan dan sangat senang dengan hadirnya proyek dari dana APBD karena dana ADD yang kami miliki masih sangat terbatas dan hanya bisa membangun hal-hal kecil yang sifatnya prioritas di desa, tapi paling tidak ada koordinasi jangan sampai tumpang tindi program,”jelasnya.
Selain dikhawatirkan terjadinya tumpang tindi program, koordinasi dengan pemerintah desa menurutnya sangat penting untuk menciptakan sinergitas dan keberlanjutan program pembangunan desa jangka panjang.
“Mulai dari penempatannya desa yang lebih paham dimana yang lebih prioritas proyek tersebut ditempatkan, jangan nanti ada masalah baru kami dilibatkan tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,”katanya.
Hal serupa juga dikeluhkan kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat yang dilansir melalui akun facebook miliknya Minggu, (3/6/2018) atas nama Hasmina Hazlin.
Ia sangat menyangkan sikap oknum kontraktor maupun dinas terkait yang memasukan program pembangunan jalan tani di desa tanpa ada koordinasi dengan pemerintah desa.
“Makin aneh sja sekarang ini, proyek jalan tani masuk desa tanpa permisi kcian kami pemerintah desa, mana kewenangan desa yang sesungguhx? Apa mungkin baikx tdk perlu ada pemerintahan desa ya? OPD/kontraktor biar bebas lalu lalang sja di desa. Sudah bgtu di DPA lokasi desa lain dilapangan yang di kerja di desa lain….. Demikian cuitan kepala Desa Mekar Jaya dalam akun facebook miliknya.
REPORTER: MIRDAT
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar