tegas.co., KONSEL, SULTRA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat bersama BPK RI perwakilan Sultra menggelar kegiatan Dialog Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa yang Efisien, Transparan dan Akuntabel menuju Desa maju Konsel Hebat, bertempat di pendopo Rujab Bupati. Senin, 23/7/2018.
Dialog ini dihadiri langsung oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DR H Harry Azhar Azis bersama anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh serta Kepala BPK perwakilan Provinsi Sultra, Ir Hermanto, Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga, Wakil Bupati, DR H Arsalim Arifin, jajaran Forkopimda dengan peserta para Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) se Konsel.
Mengawali acara Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga mengatakan bahwa, Tahun 2015 Konsel terdapat 111 Desa tertinggal, 225 Desa berkembang, sehingga belum ada desa maju. Namun, lanjut Surunuddin, pada Tahun 2017 Konsel sudah memiliki 20 Desa maju, 291 Desa berkembang, dan tinggal memiliki 25 Desa tertinggal.
“Ini terjadi berkat adanya anggaran Dana Desa (DD), dimana tahun 2016 Konsel mendapatkan Rp. 198 Milyar, 2017 252 Milyar dan Tahun 2018 Rp. 298 Milyar,” jelas Surunuddin.
Konsel, sambung Surunuddin, sangat berlimpah potensi mulai dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pertambangan Nikel, Perikanan serta Pariwisata. Dengan visi Konsel menuju Sejahtera, Unggul, Amanah berbasis pedesaan 2021.
“Alhasil Konsel dapat meraih 2 kali WTP dari BPK RI, Konsel juga menjadi lokasi pengembangan bibit sapi bali, pusat budidaya perikanan terpadu, dan telah menerima penghargaan peduli HAM,” terangnya.
Dia menjelaskan, dalam memacu pembangunan di Konsel ada beberapa strategi yang telah dilakukan yakni, melakukan pinjaman daerah dengan nilai Rp 200 Milyar dengan jangka 3 tahun, mengadakan kerjasama dengan beberapa perbankan dalam peningkatan KUR, MOU dengan Bulog dan beberapa perguruan tinggi dalam peningkatan produktifitas.
“Kami yakin dengan adanya desa maju dan berkembang maka majulah Konsel secara keseluruhan,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota VI BPK RI, Harry Ashar Azis menjelaskan, pihaknya saat ini fokus melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan desa atas pengelolaan Dana Desa (DD).
“Ditahun-tahun sebelumnya kita lebih mendekatkan, apakah desa menerima atau tidak anggaran itu, sekarang kita fokus pada anggaran itu, apakah dana yang ada, betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuan UU Dana Desa atau tidak,” kata Harry.
Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan pandanganya terkait eksistensi BPK dalam penataan pengelolaan keuangan desa. Dihadapan anggota BPK dan para kepala desa, Haerul Saleh menegaskan bahwa BPK mesti memberikan edukasi juga pembinaan terhadap para Kades sebelum melakukan pemeriksaan.
“Jangan takut membangun daerah ngapain kita takut kalau yang kita lakukan adalah kebenaran, jangan takut ditakut-takuti sama pemerintah apalagi ditakuti sama LSM jangan takut. Gunakan uang itu untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, berkreasilah dengab uang itu,” tegas Haerul Saleh dihadapan para Kades se Konsel.
Posisi Kades, sambung dia, Kurang lebih sama dengan Bupati, dimana dulu hanya bupati yang memiliki APBD Sekarang sudah beda Desa juga sudah memiliki APBDesa dan Bumdes.
Dengan potensi keuangan yang ada, sambung Haerul Saleh, Kades perlu banyak belajar mengelola keuangan agar tidak menimbulkan masalah bagi Kades dalam mengelola anggaran negara.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan, Kepala Desa sebagai pengguna anggaran Dana Desa bisa menyalurkan anggaran sesuai peruntukan dan kebutuhan di desanya, serta tepat sasaran. Dan juga, bisa bersinergi dengan Pemda, Kepolisian, Kejaksaan.
“Saya harapkan DD ini bisa dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai anggaran yang turun yang semula merupakan berkah dan ketika disalahgunakan maka akan menjadi malapetaka buat anda,” sarannya.
REPORTER: MAHIDIN
PUBLISHER: MAS’UD