tegas.co., BUTUR, SULTRA – Desakan terhadap Evaluasi Kinerja para Kepala OPD Bupati Buton Utara (Butur) yang dilakukan oleh banyak pihak beberapa hari terakhir mendapat dukungan pula dari sejumlah pihak, tidak terkecuali dari Nasionalis Perjuangan Rakyat Sulawesi tenggara (NPR-Sultra).
Ketua NPR Sultra, Julman Hijrah, SH berpendapat, desakan yang dilakukan sejumlah pihak, baik dari Ormas maupun Ketua DPRD Buton Utara adalah wajar dan Sah.
“Saya sependapat dengan ketua DPRD Buton Utara, bahwa evaluasi tersebut tidak harus dilakukan untuk satu OPD saja, namun itu perlu dilakukan secara keseluruhan dan secara total, bukan hanya mengevaluasi dengan mempublikasi lewat media atas kinerja OPD, akan tetapi evaluasi itu dimaksudkan dengan melakukan pergeseran kedudukan. Hal ini dimaknai sebagai sanksi atas kinerja OPD yang tidak kreatif, inovatif dan mubazir,”kata Julman dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi tegas.co, Rabu (24/7/2018).
Tentunya sabungnya, semua masyarakat pasti memiliki suasana kebatinan yang sama terkait pelayanan maupun kreatifitas kepala OPD yang tidak menunjukan progres, malah hanya mementingkan kepentingan perjalanan dinas ketimbang program yang sifatnya menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat maupun kepentingan kenyamanan masyarakat.
Disisi lain, evaluasi tersebut sudah harus dilakukan jika pihak pemerintah masih beralibi terkendala mekanisme dan prosedur.
“Saya berpendapat itu hanya jebakan paradigma mekanisme yang justru itu akan mengkerdilkan sistem pelayananan dan pengembangan daerah kedepan, sehingga saya berkesimpulan sistem itu adalah sistem salah dan pemahaman yang salah, oleh karenanya saya sepakat Bupati Buton Utara untuk segera melakukan Evaluasi,”tutup Julman.
PUBLISHER: MAS’UD