tegas.co., WAKATOBI, SULTRA – Usai bertandang di Kabupaten Buton dan Baubau, kini giliran Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) disambangi oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/08/2018).
Tim KPK di Wakatobi dalam rangka sosialisasi tentang pendampingan penggunaan elektronik Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) dilingkup Pemerintah daerah (Pemda) Wakatobi, Sultra.
Dalam acara itu, Bupati Wakatobi Arhawi memberikan sambutan apresiasi terhadap sosialisasi itu. Baginya, sosialisasi itu penting untuk dijalankan dalam menuju transpransi ditubuh pemerintahan daerah tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Demikian merupakan langkah upaya anti rasuah pada jajaran pemerintah negara atau daerah agar lebih transparan soal nilai kekayaan penyelenggara. Tadi sudah kita ikuti sosialisasinya bagaimana cara mengisinya dan seperti apa, secara terperinci dijelaskan. Nah, itu (LHKPN) semua khusus bagi penyelenggara daerah,” ujarnya.
Ia menuturkan, bagi unsur pejabat daerah diinginkannya untuk mengikuti dan melaporkan kekayaannya. Hal ini merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara.
“Untuk pengisian LHKPN ini, pemda diberi waktu hingga Oktober. Mudah-mudahan hasilnya nanti tidak ada kendala,” ungkapnya.
Laporan LHKPN tersebut menyasar pejabat daerah dan ASN, diantaranya bupati, wakil bupati, Sekda, jajaran OPD, pegawai negeri sipil meliputi PPK dan bendahara.
PUBLISER: UDIN