tegas.co., BUTON, SULTRA – Untuk menghadapi penilain akreditasi tahun 2019 nanti, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton membutuhkan biaya sekitar Rp5 Miliar dari pemerintah daerah setempat.
Hal tersebut disampaikan Direktur RSUD Buton, Dr. Ramli Code, saat ditemui di Kantor Bupati Buton, Rabu (21/11/2018). Menurutnya, untuk meraih kelulusan akreditasi tidaklah mudah, membutuhkan pembenahan di sana sini.
“Kebutuhan anggaran untuk biaya infrastruktur seperti pintunya yang harus diubah, tempat cuci tangan, selasarnya yang harus disiapkan dan masih banyak lagi yang harus diubah sesuai standar, utamanya soal izin lingkungannya,” ujarnya,
Ramli mengatakan, jika Rumah Sakit tidak diakreditasi, maka tahun depan tidak bisa lagi bekerja sama dengan BPJS dan masyarakat dirugikan terkait persoalan ini.
“Sekarang tinggal komitmen Pemda Buton, sebab kalau Pemda berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan dan akreditasi, silahkan kita jalan. Tapi kalau tidak jelas, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ucapnya.
Sementara untuk meraih kelulusan akreditasi, tambahnya, ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yakni Direkturnya harus tenaga medis atau dokter spesialis, memiliki izin operasional dan izin lingkungan, memiliki dokter dan paramedis, serta perawat maupun bidannya harus mempunyai STR.
“Kita saat ini tinggal syarat izin lingkungannya yang belum ada. Adapun tiga syarat lainnya kita sudah penuhi dan memenuhi syarat akreditasi,” ungkapnya.
“Saya mengharapkan komitmen Pemda Buton, sebab ini menggunakan Anggaran Pendapatam Belanja Daerah (APBD),” harapnya.
KONTRIBUTOR: SUPARMAN
PUBLISHER: SALAMUN SOFIAN