tegas.co., SAMPANG, JATIM – Kondisi SD Negeri Bapelle 1 yang berada di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Jatim) sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dengan kondisi gedung sekolah yang rentan roboh dan bisa membahayakan siswa dalam proses belajar mengajar, mengakibatkan jumlah murid semakin berkurang karena pindah ke sekolah lain.
Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang sebagai salah satu fasilitator pendidikan, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik khususnya di daerah-daerah terpencil karena adanya pengawas kecamatan, namun tidak dengan SD Negeri Bapelle 1. Pengawas kecamatan di wilayah itu dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melaporkan kondisi bangunan di sekolah tersebut.
Ironisnya, gedung sekolah ini baru dibangung di tahun anggaran 2016 lalu. Dalam kurun waktu 2 tahun bangunannya benar-benar memprihatinkan, dan para wali murid enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut karena takut terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
“Sekolah Bapelle saat ini kekurangan murid dan banyak memilih sekolah ke desa tetangga, yakni di Desa Gunungeleh,” ungkap Rijal, guru sokwan di SD Negeri Bapelle 1 tersebut, Kamis (06/12/2018).
Apalagi guru-gurunya jarang masuk sehingga siswa tidak bisa menerima pelajaran dan menimba ilmu, sehingga warga desa memilih menyelolahkan anaknya ke sekolah lain. Hal itu terungkap melalui pengakuan warga setempat, hasil penulusuran yang dilakukan awak media ini.
“Ini bukti kurangnya pengawasan terkait perencanaan dan pengawasan rekanan yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah oleh Disdik Sampang. Jangan seenaknya memberikan pembangunanan karena faktor link atau pengondisian ke salah satu rekanan, sehingga mengorbankan kepentingan umum demi keuntungan pribadi,” ucap salah seorang warga Bapelle yang tak mau disebutkan namanya.
Dikatakannya, dikutip dari UU Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun di SLTP secara merata.
“Bagaimana sampang bisa bangkit dari kemiskinan bila pendidikan diabaikan sehingga SDM masyarakatnya sangat minim dan terpuruk,” katanya dengan kesal.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Kabid Disdik Sampang yang membidangi Sekolah Dasar, Mawardi mengatakan, terkait hal tersebut bukan tidak ada laporan, kepala sekolah sudah melaporkannya melalui Dapodik.
“Apakah rusaknya ringan atau berat. Jika rusak ringan maka dianggarkan ke dana BOS. Untuk saat ini trend sekolah masyarakat menurun padahal fasilitas sekolah sudah ada,” katanya.
“Jangan bicara masalah anggaran APBN 20% untuk pendidikan atau PP Nomor 2 tahun 1989 pemerintah mencanangkan 9 tahun pendidikan. Untuk disampang minat sekolah menurun di kota, apalagi di Desa,” sambungnya.
Berbeda dengan sambutan Kadisdik Sampang, Jufri sewaktu penguhuhan Dewan Pendidikan Sampang pada 09 Februari 2018 lalu, dimana LSM dan Media diajak besernegis untuk memberikan masukan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sampang.
“Besar dan majunya suatu bangsa tergantung dari SDM yang memadai. Terpuruknya suatu bangsa juga dari SDM yang tidak memadai. Jadi, pendidikan mempunyai peranan yang besar pada kemajuan bangsanya,” ujar Jufri kala itu.
KONTRIBUTOR: TRICAHYO SW
PUBLISHER: SALAMUN SOFIAN