tegas.co., BUTON SELATAN, SULTRA – Sejak mekar 4 tahun lalu, berbagai persolan kemasyarakatan di Kabupaten Buton Selatan (Busel) muncul bertubi-tubi. Pemerintah daerah (Pemda) setempat pun dinilai tidak mampu memberi solusi.
Fakta ini telah dibuktikan dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa Busel terancam kembali ke induk (Kabupaten Buton) jika tidak mampu berbenah sesuai tujuan pemekaran sebelumnya.
Menurut Sekjen Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM Kepton), La Ode Tazrufin bahwa akar masalah ini adalah karena lemahnya manajerial para SOPD karena basic keilmuan yang salah tempat dan mindset anggaran yang tertuju pada perjalanan dinas tanpa hasil.
“Saya bisa berikan contoh tahun 2017 kegiatan PPKBD mampu menjadikan setiap kecamatan sebagai kampung KB, hasilnya Busel mampu bertengger posisi ke level 2 Sultra pada berbagai penilaian. Dan saat itu, dijabat oleh La Ashari. Sekarang, tahun 2018 merosot tajam, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Busel saat ini berada diurutan terakhir disemua penilaian,” ungkapnya kepada media ini, Minggu malam (09/12/2018).
Berdasarkan pantauan yang dilakukan, itu disebabkan karena Kadis PPKB LM. Davis kerap kali keluar daerah tanpa hasil yang dipublikasikan untuk kepentingan daerah.
Bayangkan saja, kata dia, gerakan kampung KB yang menjadi Nawacita Presiden Jokowi tidak pernah dilaksanakan oleh LM. Davis selama menjabat sebagai sebagai Kadis.
“Saya juga heran, apakah Kadis ini oleh karena sudah mau pensiun hingga dia tidak perduli lagi degan tupoksinya. Tugas utama Dinas PPKB adalah menjadikan kualitas penduduk mulai dari balita hingga orang tua untuk sejahtera. Dan jika tidak, maka terjadilah seperti di salah satu kecamatan dimana remajanya sudah ngelem (menghirup lem) supaya mabuk. Saya kira Bupati perlu mengevaluasi SKPD yang tidak produktif. Kalau tidak, Busel akan tertinggal,” pintanya.
KONTRIBUTOR: WA ODE SUCIANI
PUBLISHER: SALAMUN SOFIAN