Serangan bersenjata kelompok separatisme di Indonesia khususnya di Papua akhir-akhir ini kembali gencar terjadi, kali ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengeluarkan 7 ultimatum, diantaranya warga sipil non Papua agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga per tanggal 23 Februari 2019. Karena warga sipil non Papua dianggap sebagai anggota TNI/POLRI yang menyamar. Ultimatum tersebut disampaikan pentolan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook pada Sabtu (23/2/2019). Selain itu, Egianus yang menyebut dirinya Panglima Kodap III Ndugama menegaskan bahwa TPNPB tidak akan pernah berhenti perang sampai ada pengakuan kemerdekaan Papua dari RI (TribunBali.Com, 24/2/2019).
Bahkan OPM akan tembak warga non Papua yang tak mau tinggalkan Ndugama. Adapun 7 poin ultimatum untuk Indonesia yang dikeluarkan TPNPB-OPM : (1) Perang kami TPNPB-OPM Kodap III Ndugama tuntut kemerdekaa bangsa Papua Barat untuk penentuan nasib sendiri (2) perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua (3) kami minta kepada pemerintah Indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata (4) kami TPNPB-OPM tidak minta pembangunan dan bawa seluruh masyarakat 32 Distrik Kabupaten Ndugama minta merdeka (5) seluruh tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia rambut lurus wana kulit putih adalah musuh utama TPNPB-OPM Kodap III Ndugama karnea banyak anggota TNI/POLRI pria wanita yang selama ini menyamar sebagai ibu guru, suster dan tukang bangunan bahkan sopir taksi, kami akan tembak (6) kami harap pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungan masyarakat (7) sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan, semua warga sipil non Papua kosongkan daerah Kabupaten Ndugama, kalau sampai masih ada maka kami akan tembak (SerambiNews.Com, 24/2/2019).
Di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2009, telah dituliskan akar masalah Papua meliputi : (1) peminggiran, diskriminasi termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia (2) tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua (3) proses integrasi politik, ekonomi dan sosial budaya yang belum tuntas (4) siklus kekerasan politik yang belum tertangani bahkan meluas serta (5) pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena dan Paniai. (theconversation.com/22/11/2017). Sementara itu menurut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, akar masalah separatisme di NAD, Papua, Republik Maluku Selatan (RMS) dan Poso (Sulteng) yaitu ketidakadilan ekonomi. Karena itu kunci menyelesaikannya yaitu menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (suarapembaruan.com, 23/11/05).
Islam Solusi Keutuhan NKRI
Sejak awal terjadinya konflik bersenjata oleh OPM, berbagai dialog dan kesepakatan plus penjagaan bersenjata TNI / POLRI telah dilakukan, tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Alhasil bagi sebagian kalangan khususnya umat Islam, langkah lain yang perlu ditempuh yaitu melakukan pendekatan intelektual dan budaya tepatnya melalui dakwah. Dakwah di Papua dianggap penting, mengingat kalau melihat sejarah, Islam jauh lebih dulu menguasai Papua, lewat Maluku.
Selain itu, solusi lain dari separatisme yang terjadi akibat ketidakadilan ekonomi yaitu penegakan ekonomi Islam, dengan titik tumpu pengelolaan kekayaan alam khususnnya tambang oleh pemerintah bukan oleh asing-aseng. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, ”Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : hutan, air dan energi” (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).
Sehubungan dengan masalah keutuhan NKRI, yang mana kita sama-sama tidak menginginkan Papua lepas dari NKRI layaknya Timor Timur, maka solusinya yaitu penerapan syariat Islam di NKRI mengingat banyaknya kepentingan asing-aseng yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Ingatlah Firman Allah swt, ”Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin” (QS An Nisa : 141).
Khusus di bidang pendidikan dan kesehatan, sejarah telah mencatat kegemilangan sistem pemerintahan Islam dalam mewujudkannya misalnya di bidang pendidikan, Nabi dan para khalifah membangun berbagai lembaga pendidikan mulai tngkat dasar hingga perguruan tinggi dengan tujuan pemahaman agama, sains dan tekhnologi dan semuanya dapat diakses secara gratis. Adapun lembaga-lemabag pendidikan tersebut yaitu Nizhamiyah (1067-1401 M) di Baghdad, Al Azhar (975 M-sekarag) di Mesir, Al Qarawiyyin (859 M-sekarang) di Fez, Maroko dan Sankore (989 M – sekarang) di Timbuktu, Mali, Afrika.
Sedangkan di bidang kesehatan, Islam yang pertama kali memperkenalkan rumah sakit berstandar tinggi untuk pertama kalinya. Standar yang tinggi terlihat dari pelayanan kesehatan yang tidak membedakan warna kulit, status sosial dan agama. Baik pasien yang kaya maupun yang miskin, yang Arab maupun non Arab, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak ada pemisahan bangsal antara pasien kaya dan kurang mampu, yang ada hanya pemisahan bangsal laki-laki dan perempuan, serta dokter pria hanya melayani pasien pria.
Pada awal kejayaan Islam, tepatnya pada era kekuasaan Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dibangun rumah sakit di Baghdad. Kemudian rumah sakit Bimaristan oleh Nuruddin di abad XI M. Hingga abad XIII telah tersebar rumah-rumah sakit di sepanjang jazirah Arab hingga Cordoba (Spanyol).
Dengan demikian, sudah selayaknya jika hanya Islamlah solusi keutuhan NKRI, yang mana dibawah sistem pemerintahan Islam semua suku, agama, ras dan golongam dapat hidup aman, damai dan sejahtera. Karena itu masyarakat tinggal memilih, apakah masih ingin tetap mempertahankan sistem pemerintahan Demokrasi-Kapitalis-Sekuler seperti saat ini, ataukah tidak? Wallahu’alam bishowab.
PENGIRIM: ULFAH SARI SAKTI,S.PI (JURNALIS MUSLIMAH KENDARI)
PUBLISHER: MAS’UD