DWP Baubau Komitmen Terlibat dalam Pelayanan Kemasyarakatan

Darma Wanita Persatuan (DWP) Kota Baubau tak sekadar sebagai organisasi kewanitaan biasa, tetapi mereka berkomitmen memberi kotribusi besar dalam pelayanan sosial kemasyarakatan di kota ini.

Penegasan ini diungkap Ketua DWP Kota Baubau – Dr. Nanik Hindaryati Ningsih, SE,M.Si dalam Halal Bilhalal Dharma Wanita Persatuan Kota Baubau 2019 yang dipusatkan di Bantea Umuri Bolu Rujab Wali Kota Baubau.

“Kami sangat memahami, banyaknya kegiatan dan profesi ibu-ibu di dalam era industri 4.0 ini, tetapi kegiatan Organisasi Dharma Wanita, kita semua harus turun lapangan untuk berperan dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi, untuk kemajuan dan kontribusi pada masyarakat Kota Baubau. Ini semua adalah bentuk pengabdian kami, bentuk ucapan terima kasih kami kepada masyarakat, suami-suami kami sudah diberikan kesejahteraan. Disitu ada gaji, disitu ada numerasi, disitu ada sertifikasi, dengan apa kami mengucapkan terima kasih kalau bukan menjadi pelayan masyarakat khususnya masyarakat kota Baubau yang kami cintai ini,” tegas Dr. Nanik Hindaryati Ningsih yang dirilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, Drs. Sadarman, M.Si.

Masih menurut Dr. Nanik, DWP Kota Baubau sebagai kelembagaan dari istri para PNS harus mensinergiskan diri dalam program-program yang bermanfaat, sisi faedahnya untuk menopang kemajuan Kota Baubau. “Peran wanita sangat luar biasa, karena wanita yang menjadi fondasi pendidikan keluarga,” imbuh Dr. Nanik yang juga dosen Universitas Halu Oleo Kendari ini – istri dari Bapak Dr. Roni Muhtar, M.Pd – Sekretaris Daerah Kota Baubau.

Sebelumnya Ketua Panitia Halal Bilhalal DWP Kota Baubau, Hj. Siartin Sumarto Lanae S. Pd melaporkan bila acara ini dihadiri pula Komunitas Lansia Peduli dari Jakarta-Makassar, bertujuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, menjaga dann meningkatkan silaturahim, kekeluargaan, kekompakan dari seluruh anggota DWP, termasuk peran Dharma wanita dalam pembangunan Kota Baubau yang diwujudkan dlm kegiatan sosial kemasyarakatan.

Acara ini mengambil tema utama “Kembali fitrah, pererat silaturahmi dan sinegritas untuk kemajuan Kota Baubau sekaligus menyambut rombongan para komunitas lansia peduli” dihadiri langsung Wali Kota Baubau – Dr. H. AS. Tamrin, MH., Wakil Wali Kota Baubau – La Ode Ahmad Monianse, Sekda Kota Baubau – Dr. Roni Muhtar, M.Pd., ; beberapa tamu kehormatan seperti Wakil Bupati Kab. Nias (Arosokhi Waruwu, SH), Wakil Bupati Karangasem (Wayan Artadipa), Wakil Bupati Ponorogo (Drs. H. Soedjarno, MM), Wakil Bupati Kab. Nagekeo NTT (Marianus Waja), Sekjen Gerakan Nasional Lansia Nasional beserta rombongan, pimpinan OPD se Kota Baubau dan ratusan anggota DWP Kota Baubau

Sementara itu Wali Kota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, MH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DWP Kota Baubau yang selama ini telah banyak mengambil bagian dalam mendukung pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang tentunya sesuai dengan kapasitas organisasi.

Wali Kota juga mengingatkan kembali untuk bekerjasama untuk menutup keran pengedaran Narkoba, paham radikalisme yang mengusik keamanan, dan berita bohong (hoax) di Kota Baubau, melakukan pengawasan anak anak kita di lingkungan sekitar, serta segala bentuk yang membahayakan diri dari itu.

“Tertumpu harapan besar kepada organisasi DWP Kota Baubau yang menghimpun istri-istri AND Kota Baubau agar menjadi pelopor dalam mengatasi krisis akhlak dan moral generasi yang selama ini berat untuk dipikirkan. Saya berharap dharma wanita persatuan kota Baubau dan seluruh jajarannya agar organisasi ini tetap menjaga kekompakkan dan saling bekerjasama dan soliditas,” pesan Wali Kota AS. Tamrin.

Serangkaian dengan acara ini, Ketua rombongan Komunitas Lansia Peduli Jakarta-Makassar DR.H. Joko Rusmoro. MP menyampaikan bila pihaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, sebab jumlahnya semakin banyak, tetapi belum ada lembaga Komnas-nya.

Joko Rusmoro beberapa nomenklatur hukum sebagai payung keberadaan Lansia, teramsuk pengategorian Lansai sebagai infabilitas atau masuk kategori beban pembangunan. “Olehnya itu naungannya langsung ke kementerian sosial padahal di dalam statistik Lansia yang potensial itu lebih dari 80 persen,” tandasnya. (**)

Komentar