Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan mitra kerja, Jumat(20/9/2019).
Rakor yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Butur, Hazamuddin, dihadiri tamu undangan yang merupakan mitra kerja Bawaslu, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kesbangpol, Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD), Pol-PP, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Butur.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Butur, Hazamuddin, menjelaskan beberapa kendala-kendala yang dihadapi selama Pemilu serentak tahun 2019, salah satunya adalah tidak adanya anggaran terkait pelaksanaan Pemilu yang diporsikan untuk OPD yang menjadi mitra kerja Bawaslu.
“Seperti Polisi Pamong Praja, mereka dilibatkan dalam hal penertiban APK, juga Dinas Dukcapil yang menjadi mitra kerja dalam merampungkan data pemilih dan menerbitkan KTP el. Mereka tidak ditopang anggaran yang cukup untuk mendukung kinerja mereka,” jelasnya.
Dengan begitu, sambung Hazamuddin, Pilkada 2020 harus ada pengusulan anggaran dalam perencanaan OPD dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Pria yang akrab disapa Echi ini menegaskan, terkait masalah penandantanganan NPHD, sebelum dilakukan penandatanganan diperlukan adanya koordinasi dengan pihak BKAD terkait dengan kelengkapan naskah yang harus disiapkan. Hal ini dilakukan demi menyamakan persepsi antar pihak yang terlibat dalam penandatangan NPHD.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama pelaksanaan pemilu yang efektif serta merupakan bentuk keseriusan Bawaslu Butur pada Pilkada 2020 mendatang,”ujarnya.
Salah satu pemateri dari Dinas Dukcapil, La Ode Arwan, mengatakan masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai data administrasi kependudukan. Maka untuk mengatasi hal itu, pihaknya saat ini telah membuat suatu program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan.
“Dengan adanya program ini data kependudukan, kami harapkan dapat terverifikasi dengan baik sehingga bisa menghadirkan data-data wajib pilih yang kredibel,” tutupnya.
SYP