Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkad) serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja.
Rapat Kerja yang berlangsung di Kota Bogor-Jawa Barat di buka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.
Dalam sambutan pembukaan acara, Arief meminta, agar penyusunan anggaran 2020 lebih bersifat riil dengan mempertimbangkan capaian dan hasil evaluasi kinerja 2019. Dengan demikian, alokasi anggaran bukan besaran nilai pagu anggaran yang tersedia menjadi target, sementra untuk TA 2019 realisasi dan capaian kinerja yang masih rendah
“Sampai dengan periode Oktober 2019, rata-rata total serapan anggaran KPU seluruh Indonesia baru mencapai 86%,” bebernya.
Oleh sebab itu, Arief menekankan perlunya menyatukan perencanaan yang terintegrasi antara top down dan button up planning pada seluruh satker KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Arief memginstruksikan, agar temuan pemeriksaan BPK pada seluruh satker untuk segera dituntaskan, agar tercapai penilaian opini pengelolaan keuangan dengan predikat WTP.
Dibeberkan, KPU berhasil menghemat anggaran sebesar Rp3,1 triliun yang sudah dilaporkan langsung kepada Presiden RI.
“Sebagai bentuk apresiasi atas penghematan anggaran dimaksud, maka TA 2019 ini akan dialokasikan dalam revisi anggaran pada seluruh satker KPU prov dan kabupaten/kota dalam bentuk tambahan anggaran untuk belanja operasional, rehabilitasi sarana dan prasarana kantor, serta pengadaan kendaraan roda empat pada 548 satker KPU seluruh Indonesia,” kata Arief.
Dalam kegiatan tersebut, KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) diwakili Sekretaris KPU Prov Sultra, Kabag PDOS, Kasubag Program dan Operator.
Menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua KPU RI terkait serapan KPU di daerah secara nasional yang belum maksimal, Sekretaris KPU Sultra, DR H Syafruddin mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan kepada secretariat, khususnya para Kabag untuk menginventarisir anggaran program kegiatan yang belum terlaksana.
“Jadi nanti akan dioptimalkan sehingga bisa terlaksana hingga Desember 2019,” tutupnya. (***)