Walikota Kendari H Sulkarnain K SE ME berkesempatan membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), di Ruang Rapat Walikota Kendari, yang dihadiri Kajari Kendari, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Muna dan Kolaka, Senin (28/10/2019).
Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Koordinator Wilayah (Korwil) VIII, Edi Suryanto mengungkapkan, pihaknya akan memonev terkait optimalisasi pendapatan di empat kabupaten/kota yakni Kota Kendari, Baubau, Muna dan Kolaka.
“Intervensi kami untuk mendorong dipasangnya alat perekam pajak yang bekerjasama dengan Bank Sultra. Jadi, kami monitoring sampai seberapa efektifitas hasil dari pemasangan alat tersebut,” terangnya.
Selain itu, sambung Edi, pihaknya juga akan monitoring terkait dengan penertiban aset yang bermasalah, baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan.” ujarnya.
Edi menambahkan, ada 2 agenda utama terkait percepatan pendapatan, yakni pihaknya telah memilih Kota Kendari, Baubau, Muna dan Kolaka karena 4 kabupaten kota tersebut yang sudah implementasi atau sudah menggunakan alat perekam pajak.
Selanjutnya, terkait penertiban aset pihaknya telah memilih Kota Kendari, Baubau, Buton dan Muna.