Reses Anggota DPR RI di masa sidang pertama dimanfaatkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs H. Imran M.Si, untuk melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat Kota Kendari.
Dalam kesempatan tersebut anggota DPR RI dari Komisi II Drs H. Imran M.Si mengatakan, kehadirannya di tengah tenagh masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses perorangan tersebut adalah dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat Kota Kendari, untuk selanjutnya dijembatani dalam kegiatan siding siding di DPR RI, ataupun langsung disampaikan di pemerintah pusat sesuai dengan mitra kerja Komisi II DPR RI.
“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kota Kendari, Prov. Sultra yang telah memberikan dukungan dan pilihan, sehingga saya dapat mewakili Sultra dan Kota kendari khususnya di parlemen Pusat. Untuk itu saya kembali ke Dapil Sultra untuk menggelar reses atau menyerap aspirasi masyarakat yang akan disampaikan di DPR RI ataupun kepada pemerintah pusat,”Ujarnya saat memberikan sambutan dan pengarahan kepada ratusan warga yang hadir di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari, Rabu (08/01/2020).
Mantan Bupati Konawe Selatan dua periode itu mengaku, di DPR RI, Partai Gerindra mempercayakan kepadanya untuk duduk di Komisi II DPR RI dengan mitra kerja masing masing Kemendagri, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementrian Agraria, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), KPU, Bawaslu dan Komisioner lainnya.
“Terkait mitra kerja Komisi II ini, kiranya aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan hari ini dapat dijembatani oleh anggota DPR RI pada saat sidang sidang di DPR ataupun dengan Kementrian di Pemerintah Pusat,” Katanya singkat.
Reses yang di pandu Sekretaris DPD Partai Gerindra Sultra Safarullah SH selanjutnya memberikan kesempatan kepada warga yang hadir untuk menyampaikan keluhan, permintaan atau aspirasinya kepada anggota DPR RI khususnya dari Komisi II Drs H. Imran M.Si untuk kemudian didengar, dicatat dan selanjutnya dijembatani atau ditindak lanjut dalam masa sidang di DPR RI.
“Dalam kesempatan reses ini dengan hadirnya anggota DPR RI dari Dapil Sultra, diminta kepada warga untuk langsung menyampaikan aspirasnya,”Ujarnya mempersilahkan kepada warga yang hadir.
Lurah Anaiwoi Kecamatan Kadia Arman B yang hadir dalam kegiatan reses tersebut langsung menyampaikan aspirasi masyarakatnya, yakni terkait lambannya pengurusan sertifikat di BPN, pengurusan E – KTP dan infrastruktur Keluhan Kadia yang masih minim dan rawan banjir.
“Alhamdulilah hari ini ada anggota DPR RI menggelar reses. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan aspirasi warga kami, diantaranya masalah sertifikat di Agraria yang masih terkendala setiap ada pengurusan, bahkan memakan waktu berbulan bulan. Begitu juga dengan pengurusan E.KTP di Dinas Capil dan Kependudukan masih sering dikeluhkan, sehingga warga masih saja yang meminta surat keterangan domisili di Kantor Kelurahan,”Ujarnya.
Begitu juga yang disampaikan Yunus Alif Toondu selaku tokoh masyarakat Kota Kendari menyampaikan aspirasinya kepada Drs H. Imran M.Si. Mantan kepala Dinas perhubungan Kota Kendari itu meminta kepada wakil rakyat di DPR RI untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang ada di Kota Kendari untuk diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes. Selain itu juga terkait kesejahteraan pensiauanan ASN yang belum mendapat perhatian.
“Saya selaku pensiunan ASN, kami minta kepada anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah Pusat terkait kesehateraan pensiuanan ASN, batas usia pensiunan ASN juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga masalah yang meresahkan ASN adalah rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV juga untuk dipertimbangkan oleh Kemenpan RB dan kemendagri,”Ungkapnya.
Selain itu Yunus Alif Toondu meminta kepada anggota DPR RI, terkhusus kepada Drs H. Imran M.Si untuk memperjuangkan dimekarkannya Kabupaten Konawe Timur, dan sejumlah Kabupaten lainnya di Sultra, termasuk pemekaran Provinsi Buton Kepulauan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Sesuai dengan Komisinya pak Imran pas untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten yang sudah diusulkan kepada Pemerintah Pusat. Semoga di periode ini DOB di Sultra ada yang dimekarkan,”Harapnya.
Begitu juga yang disampaikan H Ismail tokoh masyarakat lainnya bahwa keberadaan wakil rakyat di senayan sangat diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat Sultra. Diantaranya adalah masalah penyertifikatan tanah di BPN atau di kantor kantor Agraria. Selain itu masalah E. KTP yang hingga kini masih menjadi masalah nasional, sehingga masih ada yang diterbitkannya Surat Keterangan (Suket) Domisili di Desa atau di Kelurahan.
“Masalah E.KTP ini dengan munculnya Suket menjadi masalah besar, sehingga ada Pilkada di satu daerah di Sultra ini, satu desa semuanya menggunakan Suket. Ini aneh, massa dalam satu desa belum ada yang merekam E.KTP. Untuk itu ini juga harus disampaikan di Kemendagri untuk dituntaskan masalah perekaman E.KTP,”Tandasnya.
Mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Ketua DPD Partai Gerindra Sultra itu mengaku, bahwa apa yang disampaikan dalam reses tersebut telah menjadi catatan dan siap untuk ditindak lanjut atau di jembatani di DPR RI dalam sidang sidang yang diagendakan, termasuk menyampaikan di Kementrian yang bersangkutan.
“Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan aspirasinya. Insyah allah apa yang disampaikan dalam forum ini akan ditindak lanjut,”Tutupnya.
AUGS