Agenda Rapat Paripurna terkait pinjaman Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) kepada PT Saranan Multi Infrastruktu (MSI) senilai Rp 1,2 Triliun untuk kepentingan pembangunan tiga mega proyek terkendala di unsure pimpinan. Namun demikian agenda tersebut masih dapat dilaksanakan setelah salah satu pimpinan usai mengikuti kegiatan Partai di laur daerah.
“Agendanya tetap di jadwalkan untuk dilaksanakan Rapat Paripurna terhadap diterima atau di tolaknya pinjaman Pemerintah Provinsi. Untuk agenda tersebut di tunggu dari salah satu unsur pimpinan DPRD Sultra dalam hal ini Nursalam Lada yang masih mengikuti kegiatan Rakernas di Jakarta. Setelah itu kita akan agendakan untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Paripurna untuk mengambil satu keputusan,”ujar Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang SA kepada sejumlah awak media di kantor DPRD Sultra, Senin (13/01/2020).
Menurut Ketua DPD Partai Demorat Sultra itu, pembahasan terkait pinjaman Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sultra Ali Mazi kepada PT MSI itu sudah di serahkan kepada Wakil Ketua DPRD Sultra lainnya dalam hal ini Nursalam Lada untuk melakukan persiapan.
“Agenda tersebut sudah diserahkan kepada pak Nursalam Lada untuk di agendakan. Insyah allah pasca beliau mengikuti kegiatan partai, perihal ini akan segera kita bahas kembali dan di egendakan paripurnanya dalam waktu dekat ini,”Katanya.
Menurut Endang, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi SH dengan meminjam uang dari pihak lain untuk membiayai tiga mega proyek tidak ada dalam visi dan misi pasangan Ali mazi – Lukman (AMAN) pada saat pencalonan. Namun demikian hal ini tidaklah dipersoalkan, namun yang dipersoalkan bagaimana dengan tiga mega proyek ini.
“Saya sih sangat mendukung dengan terbangunnya jalan yang menghubungkan Kendari – Toronipa, tapi pertanyaannya jalan tersebut menghabiskan anggaran sampai 70 Milyar perkilonya. Begitu juga dengan rumah sakit jantung, perpustakaan internasional yang menhabiskan ratusan juta. Ini belum kelengkapannya, pasti akan lebih banyak lagi menghabiskan dana,”ungkapnya.
Mantan Ketua KPUD Konawe Selatan itu mengaku, rapat paripurna DPRD Sultra nantinya adalah meminta kepada anggota DPRD Sultra periode 2019-2024 untukmenentukan sikap terhadap pinjaman pemprov Sultra ini, apakah menolak atau menerima.
“Nantilah kita lihat, bagaimana tanggapan Pemprov, jika ini di tolak dan jika di terima oleh anggota DPRD Sultra, iya pastinya, Sultra akan menyiapkan angggaran dalam waktu beberapa tahun untuk membayar pinjaman tersebut,”Tandasnya.
T I M