Tourism for All and All for Tourism
JUDUL di atas adalah tagline atau slogan pariwisata yang diusung Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Slogan itu kemudian tercermin dalam pokok-pokok hasil pertemuan ngobrol kinerja (Ngoki) Senin 6 Januari 2020 di Dinas Perhubungan Sultra.
The TITLE above is the tourism tagline or slogan carried by the Southeast Sulawesi Provincial Tourism Office. The slogan was then reflected in the main results of the performance chatting meeting (Ngoki) on Monday, January 6, 2020 at the Southeast Sulawesi Transportation Office.
Tema atau topik yang menjadi bahan pembicaraan (obrolan) di Ngoki kedua adalah “Peran Perhubungan Dalam Mendukung Program Pariwisata Nasional dan Daerah Sulawesi Tenggara”. Beberapa Kepala OPD ikut nimbrung dalam obrolan itu, dan tentu saja Kadis Perhubngan Sultra Hado Hasina sebagai tuan rumah.
The theme or topic that became the subject of conversation (chat) in the second Ngoki was “The Role of Transportation in Supporting the National Tourism Program and Southeast Sulawesi Region”. Several heads of the OPD joined in the conversation, and of course the Head of the North Sulawesi Transportation Agency, Hado Hasina as the host.
Tentu juga tidak ketinggalan Kadis Pariwisata Sultra yang baru, Panca. Dia menggantikan Saharuddin Nurdin alias Udhe yang ditarik ke Kantor Gubernur sebagai staf ahli. Di situ Panca “mendeklarasikan” PUS (Pariwisata Untuk Semua) dan SUP (Semua Untuk Pariwisata). Tagline ini mirip slogan pendidikan beberapa waktu lalu: Pendidikan Untuk Semua dan Semua Untuk Pendidikan. PUS-SUP.
Of course also do not miss the new Head of Tourism Sultra, Panca. He replaces Saharuddin Nurdin alias Udhe who was drawn to the Governor’s Office as an expert staff. There Panca “declares” EFA (Tourism for All) and SUP (All for Tourism). This tagline is similar to the educational slogan some time ago: Education for All and All for Education. EFA-SUP.
Sehari setelah Ngoki 2, Dinas Perhubungan Sultra merilis kesimpulan atau pokok-pokok hasil pertemuan sebanyak 6 butir (point). Point pertama mengatakan, setiap OPD yang memiliki tupoksi infrastruktur dasar sepakat untuk menjadikan bidang pariwisata sebagai leading sektor. Program-programnya harus mengacu kepada pengembangan kawasan pariwisata nasional di Sultra, di mana terdapat 4 Kasawan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang terdiri atas Kendari dan sekitarnya, KPPN Baubau dan sekitarnya, KPPN Rawa Aopa Wtumohae dan sekitarnya serta KPPN Wakatobi dan sekitar. Disebutkan pula, KPPN Wakatobi sudah naik ‘kelas’ menjadi Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN).
The day after Ngoki 2, the Southeast Sulawesi Transportation Office released 6 points (conclusions) or the results of the meeting. The first point said, every OPD that has a basic infrastructure main duty agreed to make the tourism sector a leading sector. The programs must refer to the development of the national tourism area in Southeast Sulawesi, where there are 4 National Tourism Development Partnership (KPPN) consisting of Kendari and its surroundings, KPUB Baubau and surroundings, KPPN Rawa Aopa Wtumohae and surroundings and KPPN Wakatobi and surrounding areas. It was also mentioned, KPPN Wakatobi had gone up ‘class’ to become the National Tourism Strategy Area (KSPN).
Saya tambahkan sebagai background bahwa ada 10 kawasan wisata di Indonesia yang ditetapkan sebagai KSPN dan akan dikembangkan sebagai “Bali Baru”. Sebab dunia selama ini hanya mengenal Bali sebagai destinasi wisata paling menarik di Indonesia.
I add as a background that there are 10 tourist areas in Indonesia which are designated as KSPN and will be developed as “New Bali”. Because the world has only known Bali as the most attractive tourist destination in Indonesia.
Dari 10 Bali baru tersebut 5 di antaranya saat ini telah dijadikan fokus oleh pemerintah untuk dipercepat pembangunannya. Ke-4 KSPN super prioritas itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Magelang (Jawa Tengah), Mandalika di Lombok (NTB), dan Bunaken di Bitung (Sulut).
Of the 10 new Bali 5 of which have now been made the focus of the government to accelerate its development. The 4 super priority KSPNs are Lake Toba in North Sumatra, Borobudur in Magelang (Central Java), Mandalika in Lombok (NTB), and Bunaken in Bitung (North Sulawesi).
Adapun 6 KSPN lainnya yang menunggu giliran percepatan adalah Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Gunung Bromo, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi serta Likupang/Bunaken di Sulawesi Utara.
The other 6 KSPN that are waiting for their acceleration are Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Mount Bromo, Labuan Bajo, Morotai, and Wakatobi and Likupang / Bunaken in North Sulawesi.
Wakatobi sebetulnya disalib Bunaken di Bitung. Dalam 10 KSPN tidak ada nama Bunaken. Tetapi menurut Sekda Prov Sultra Ahmad di Ngoki 2, Bunaken memang didukung konektivitas infrastruktur yang bagus, seperti adanya jalan tol Manado-Bitung menuju pelabuhan ke pulau wisata Bunaken.
Wakatobi was actually on the Bunaken cross in Bitung. In 10 KSPN there is no Bunaken name. But according to Regional Secretary Sultra Ahmad in Ngoki 2, Bunaken is indeed supported by good infrastructure connectivity, such as the Manado-Bitung toll road leading to the port to the Bunaken tourist island.
Sebaliknya Wakatobi berjalan di tempat. Ada beberapa syarat yang belum dipenuhi Pemkab Wakatobi, di antaranya menentukan opsi pengelolaan apakah Badan Otorita Pariwisata (BOP) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan penyediaan lahan sekitar 200 hektar sebagai lokasi pembangunan berbagai sarana dan prasarana untuk menjadikan Wakatobi sebagai Bali baru. Akibat kelalaian ini, maka pemerintah pusat belum bisa berbuat banyak untuk Wakatobi. Artinya, KSPN Wakatobi kehilangan peluang mendapatkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.
Instead Wakatobi walked in place. There are several requirements that have not yet been met by the Wakatobi Regency Government, including determining the management options for the Tourism Authority Agency (BOP) or Special Economic Zones (KEK), and providing around 200 hectares of land as a location for the construction of various facilities and infrastructure to make Wakatobi a new Bali. As a result of this negligence, the central government has not been able to do much for Wakatobi. That is, the Wakatobi KSPN lost the opportunity to get trillions of rupiah in funds for the development of tourism infrastructure.
Selanjutnya butir kedua pokok-pokok hasil pertemuan Ngoki 2 menyebutkan, untuk KPPN Kendari dan sekitarnya disepakati bahwa untuk mewujudkan pelayanan integrasi wisata, maka akses jalan Kendari-Toronipa harus dilengkapi dengan dermaga khusus pariwisata di Desa Bajo Indah di wilayah Toronipa dan Soropia, yang dapat mengintegrasikan pelayanan pada semua obyek wisata di sekitarnya yaitu Pulau Bokori, Pulau Saponda, Pulau Hari, dan Pulau Labengki.
Furthermore, the second point of the points of the Ngoki 2 meeting results stated, for the KPPN Kendari and surrounding areas it was agreed that to realize tourism integration services, the Kendari-Toronipa road access must be equipped with a special tourism pier in Bajo Indah Village in the Toronipa and Soropia regions, which can integrate services to all the surrounding tourism objects, namely Bokori Island, Saponda Island, Hari Island, and Labengki Island.
Adapun dermaga khusus pariwisata di Desa Bajo Indah, masih butir kedua, akan dikemas dalam bentuk kerja sama antar Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat sesuai misi ke-4 RPJMD Sultra yaitu Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Sosial Ekonomi.
The special tourism pier in Bajo Indah Village, still the second item, will be packaged in the form of cooperation between the Government, business entities, and the community in accordance with the 4th mission of the Southeast Sulawesi RPJMD, namely Increasing Connectivity and Partnerships Between Government, Private Sector and the Community in the Context of Increasing Competitiveness Regions Through Infrastructure Development and Improvement, Socio-Economic.
Dalam butir ketiga disebutkan, untuk KPPN Baubau dan sekitarnya disepakati akan dikembangkan dengan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata berbasis masyarakat. Point keempat mengatakan, untuk KPPN Wakatobi dan sekitarnya disepakati akan mendukung program nasional untuk mewujudkan simpul transportasi mulai dari bandara, terminal angkutan darat, dan pengembangan pelabuhan terintegrasi di Wakatobi serta pengembangan kawasan komersial pada setiap pelabuhan penyeberangan di Wakatobi yang dibangun dengan dana APBN Kementerian Perhubungan.
In the third item it is stated, for the Baubau KPPN and its surroundings it was agreed to be developed by encouraging the realization of community-based tourism areas. The fourth point said, for the Wakatobi KPPN and its surroundings it was agreed that it would support a national program to realize the transportation node starting from the airport, land transportation terminal, and the development of an integrated port in Wakatobi and the development of commercial areas at each of the crossing ports in Wakatobi that were built with the Ministry of Transportation’s APBN funds.
Point kelima hasil Ngkoi 2 menyebutkan, semua OPD sepakat bahwa pada obyek-obyek pariwisata dan simpul transportasi akan diisi dengan program yang menjamin tersedianya sarana prasarana utilitas umum seperti MCK, PJU (Penerangan Jalanan Umum), dan sarana kuliner.
The fifth point of Ngkoi 2’s results states that all OPDs agree that tourism objects and transportation nodes will be filled with programs that guarantee the availability of public utility infrastructure such as MCK, PJU (Public Street Lighting), and culinary facilities.
Butir terakhir keenam menyebutkan, semua OPD sepakat untuk mewujudkan lahirnya kelembagaan pengelola KPPN di Sultra dalam bentuk BOP dan KEK di masing-masing KPPN , termasuk KEK pengembangan Asbuton (Aspal Buton).
The last six points stated that all OPDs agreed to realize the birth of the KPPN management institution in Southeast Sulawesi in the form of BOP and KEK in each KPPN, including the Asbuton KEK development (Asphalt Buton).
Ngoki adalah gagasan Pj Sekda Provinsi Sultra La Ode Ahmad Pidana Balombo. Seperti disebutkan di atas, acara di Dinas Perhubungan merupakan Ngoki kedua. Sebelumnya telah diadakan Ngoki pertama di sebuah rumah kopi di Kendari.
Ngoki is the idea of the Acting Regional Secretary of South Sulawesi Province La Ode Ahmad Criminal Balombo. As mentioned above, the event at the Transportation Office is the second Ngoki. Previously, the first Ngoki was held at a coffee house in Kendari.
Pertemuan berkala dalam bentuk Ngoki bertujuan untuk memantapkan koordinasi dan penyatuan visi para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terhadap setiap program pembangunan Provinsi Sultra. Agar kepala OPD tidak sibuk sendiri dengan urusan masing-masing tetapi harus bersinergi dengan OPD yang lain. Masing-masing OPD berkontribusi terhadap program satu dengan yang lain.
Periodic meetings in the form of Ngoki aim to strengthen coordination and unify the vision of the heads of the Regional Representatives Organization (OPD) towards each development program of the Province of Southeast Sulawesi. So that the head of the OPD is not busy alone with their respective affairs but must work together with the other OPD. Each OPD contributes to one another’s program.***
PENULISA YAMIN INDAS
PUBLISHER: MAS’UD