Dalam rangka memperingati perjalanan kepemimpinan pasangan bupati Abu Hasan dan wakil bupati Buton Utara Ramadio (ABR) menggelar exspose pembangunan dengan Tema” SDM Unggul, Buton Utara Maju dan Sejahtera” di hadapan Kepolisian, TNI,
anggota DPRD, tokoh masyarakat, agama, perempuan, dan pemuda, serta jajaran Pemkab Butur, di Gedung Islamic Center, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Senin (17/2/2020).
Berdasarkan Undang-undang nomor 14 , tanggal 12 Januari tahu 2007, Buton Utara Hadir dengan membentuk 6 Kecamatan diantaranya, Bonegunu, Kambowa, Wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.
Expose Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang dilaksankan berlangsung meriah. Sebelum acara dibuka, panitia pelaksanaan menyuguhkan tarian-tarian daerah, acara berlangsung dari jam 09:00 sampai jam 12:00 diisi dengan paparan bupati yang memaparkan tentang keberhasilan pembangunan selama empat tahun Bupati Abu Hasan dan Wakil Bupati Ramadio, agar masyarakat Buton Utara memahami pembangunan apa saja yang telah dilakukan semenjak Abu Hasan dan Ramadio telah resmi dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Buton Utara periode 2016-2021 untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman,Berbudaya dan Religius menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera sebagai keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat, perhatian terhadap penanggulangan permasalahan masyarakat telah menjadi tuntutan utama bagi Abu Hasan dan Ramadio.
Empat tahun masa pemerintahan Abu Hasan dan Ramadio telah diisi dengan catatan penting telah dilaksanakannya dengan program kerja yang meliputi peningkatan sumber daya manusia yang bermoral, meningkatnya akses kualitas sarana dan prasarana infrastuktur dasar baik jembatan maupun jalan, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong ekonomi kerakyatan yang kreatif, mengelola sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat, menerapkan sistem keamanan, dan meningkatkan infrastuktur sistem informasi.
“Kepala Daerah memiliki dua kewajibannya terkait akuntabilitas pertanggung jawabannya kepada masyarakat yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lalu lembaga legislatif itu memberikan rekomendasi dan catatan. Yang kedua, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pertanggung jawaban Bupati kepada Mendagri melalui Gubernur. Tujuannya untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban,” kata Abu Hasan dalam pemaparannya.
Abu Hasan juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sinergitas semua pihak dan berharap Butur menjadi pusat ekonomi baru dimasa yang akan datang.
Sukses Jadikan Butur Sebagai Sentra Daerah Pertanian Organik
Abu Hasan dan Ramadio terbilang sukses menjadikan Buton Utara sebagai daerah yang dikenal dengan daerah penghasil pertanian organik. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah terobosan kebijakan pemerintahannya yang pro terhadap pengembangan pertanian padi organik di daerahnya.
Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan keduanya dalam mendorong terbukanya lahan pertanian di daerah itu yakni dengan memberi subsidi atau bantuan bagi masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian baru.
Pemberian bantuan itu dimulai sejak tahun 2017 lalu dengan nilai sebesar Rp 1 miliar. Anggaran itu diperuntukan untuk pembukaan lahan baru seluas 400 hektar. Anggaran itu masuk dalam APBD perubahan di tahun 2017 lalu.
Bupati Butur, Abu Hasan menuturkan sengaja mengambil kebijakan itu mengingat banyaknya animo masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian organik akan tetapi kadang terkendala pada anggaran.
“Sehingga kita anggarkan untuk para petani yang akan membuka lahan pertanian padi ladang organik. Ini sebagai bagian dari upaya memajukan sektor pertanian organik di Butur,” ungkap Abu Hasan.
Dengan rincian tersebut, dalam hal ini Rp 1 miliar untuk 400 hektar, terang Abu Hasan lebih lanjut, maka setiap petani yang akan membuka lahan baru berarti akan akan mendapat bantuan sebesar Rp 2,5 juta per hektarnya.
“Ingat, ini bantuan untuk membuka lahan saja. Jadi kalau ada petani yang mau buka lahan padi organik di lahan tidurnya yang seluas 4 hektar, berarti total bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 10 juta,” jelasnya.
Orang nomor satu Butur itu mengaku, sengaja mendorong terwujudnya perluasan lahan dikalangan petani di Butur mengingat sudah mulai dikenalnya padi organik milik Butur di sejumlah daerah termasuk beberapa negara di luar negeri.
Menurutnya dengan mengembangkan pertanian organik, maka akan banyak permintaan pasar terhadap beras organik andalan daerah itu nantinya.
“Beras milik kita sudah disosialisasikan bahkan hingga ke manca negara. Permintaan tersebut juga sudah mulai banyak. Khawatirnya nanti jangan sampai permintaannya banyak namun ketersediaan minim,” tegasnya.
Upaya pemerintahan mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra itu mengaku, tidak hanya berhenti disitu. Selain memberi subsidi pada pembukaan lahan setiap tahunnya, Abu Hasan dan Ramadio juga memberi subsidi bantuan benih bagi masyarakat. Bantuan itu dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Buton Utara.
Pemerintahan Abu Hasan dan Ramadio juga terus mensosialisasikan daerah itu sebagai sentra daerah pertanian organik hingga skala nasional.
Bantu Nelayan, Pemda Butur Hadirkan Pabrik Es
Para nelayan di Kabupaten Buton Utara (Butur) kini tak lagi dikhawatirkan dengan ketersediaan es untuk digunakan mengawetkan ikan manakala musim ikan melimpah. Pasalnya pabrik es curah kini telah beroperasi di daerah itu. Pabrik ini mampu memproduksi es hingga lima ton per hari.
Pengadaan pabrik es curah tersebut merupakan salah satu janji Bupati Butur, Abu Hasan. Itu dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat nelayan yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan es untuk mengawetkan ikan-ikan mereka saat musim ikan melimpah.
Selama ini para nelayan diketahui hanya mengandalkan es batu berukuran kecil yang diproduksi dari rumah warga. Itupun untuk memperolehnya sangat terbatas. Karena itu, dengan hadirnya pabrik es tersebut hampir dipastikan akan mampu memenuhi kebutuhan para nelayan di Butur.
Bupati Butur, Abu Hasan, mengatakan potensi perairan laut di daerah tersebut memang sangat menjanjikan. Sehingga, upaya peningkatan hasil tangkapan dengan menyalurkan berbagai sarana dan prasarana kepada nelayan, tentu harus pula dibarengi kesiapan es, sebagai pengawetnya.
“Saya kira wajib harus adakan pabrik es ini, agar nelayan kita tidak kesusahan lagi mendapatkan es untuk mengawetkan hasil ikan,” ungkap Abu Hasan ketika meresmikan pabrik es sekaligus menyerahkan bantuan sarana prasarana perikanan di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu belum lama ini.
Dia mengatakan bahwa pabrik ini bisa melayani seluruh nelayan di Butur. Dia pun berharap, hadirnya pabrik tersebut bisa menjawab terbatasnya jumlah es, yang kerap dikeluhkan para nelayan.
“Saya berharap tidak ada lagi keluhan nelayan kita untuk tidak mendapatkan es sebagai pengawet ikan tangkapan mereka,”imbuhnya.
Datangkan Ratusan Bantuan Alsintan*
Pengembangan pertanian organik sukses mencuri perhatian Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman. Gegara hal itu pria asal Sulawesi Selatan itu bahkan langsung menginjakan kakinya di daerah Buton paling utara itu.
Amran Sulaiman tiba di Butur dengan menggunakan helikopter untuk meninjau salah satu lokasi pengembangan pertanian organik di desa Dampala Jaya Kecamatan Kulisusu Barat, Kamis (26/7/2018).
Dalam kunjungannya itu ia juga memberi sejumlah bantuan alat pertanian untuk diberikan ke pemerintah daerah Butur. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung pertanian organik di Butur.
Berikut sejumlah bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pertanian ke pemerintah Butur. Bantuan tersebut berupa traktor roda empat sebanyak 6 unit, Traktor roda dua 25 unit, Cultivator 25 unit, Cron Planter manual 55 unit, Hand Sprayer 45 unit, mesin perontok padi 6 unit, Cron Sheller 3 unit, Combine Harvester (alat panen padi) 3 unit dan alat panen jagung 3 unit.
Untuk bantuan itu kini dikelola oleh Dinas Pertanian dengan sistem Brigade. Dimana bagi kelompok tani yang membutuhkan tinggal mengajukan peminjaman.
“Tujuan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian adalah untuk membantu para petani atau kelompok tani se Kabupaten Buton Utara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dengan hasil lebih baik,” ungkap Abu Hasan.
Raih WTP Dua Kali Berturut-Turut
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemda Butur) sejak dipimpin Abu Hasan dan Ramadio tercatat sudah dua kali memeroleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bupati Butur Abu Hasan mengatakan capaian WTP tidak lain merupakan hasil dari kesungguhan dan kerja keras seluruh stakeholder, dalam menunaikan tugasnya.
Menurutnya, ke depan, tak ada lagi pilihan lain, selain mempertahankan prestasi yang telah sukses diraih itu.
“Kerja keras ini tidak boleh kita hentikan, sekarang maupun ke depan kita harus bekerja keras, karena kalau kerja keras dan sungguh-sungguh ini kita hentikan, maka prestasi yang kita sudah capai, ini hanya akan menjadi mitos di masa depan,” ungkapnya.
Abu Hasan menjelaskan selama ini Butur hanya berkutat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga kata dia penghargaan tersebut merupakan kado yang sangat istimewa bagi pemerintahannya.
Selama ini yang membuat Butur tidak bisa meraih opini WTP beber orang nomor satu Butur itu tidak lain adalah masalah aset. “Alhamdulilah kini persoalan itu bisa teratasi,” imbuhnya.(Gambar)
Raih Penghargaan dari BPJS
Pemerintah Kabupaten Buton Utara kembali menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Kabupaten Butur. Penghargaan yang diterima kali ini, yakni atas tercapainya Universal Health.
Plakat dan piala penghargaan diserahkan langsung Kepala BPJS Kantor Kabupaten Butur kepada Bupati Butur, Plakat dan piala penghargaan diserahkan langsung Kepala BPJS Kantor Kabupaten Butur kepada Bupati Butur, Abu Hasan di Kantor Bupati, Kamis (17-1-2019).
“Penghargaan yang diberikan adalah bentuk kepercayaannya kepada Pemda Butur. Kami juga akan menggenjot pelayanan yang optimal di RSUD Butur,” ungkapnya.
Selaku pimpinan daerah, dirinya menegaskan kepada OPD khususnya di Dinas Sosial agar selalu membantu masyarakat Butur untuk bekerja memantau masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS atau KIS.
“Dibuatkan dan dimudahkan, agar masyarakat itu sendiri bisa memiliki kartu BPJS atau KIS. Dan bisa melakukan pengobatan dengan mudah tanpa ada kendala apapaun,” imbuhnya.
Penghargaan dari BI Perwakilan Sultra
Pemkab Butur juga memperoleh penghargaan dari BI Award 2019 dalam kategori Pengembangan Ekonomi Daerah Terbaik dilakukan oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penghargaan tersebut merupakan rangkaian acara tahunan BI Sultra 2019 dalam rangka memberikan apresiasi penuh terhadap pelaksanaan kebijakan BI selama ini, digelar di Kendari, Rabu, 11 Desember 2019.
Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan prestasi daerah dan masyarakat yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Menurut dia, penghargaan itu didedikasikan bagi masyarakat Butur terutama petani padi organik.
“Karena ini akan membawa kemaslahatan, tidak hanya secara seremonial tapi ini memiliki makna dan subtansi agar Butur terus mengembangkan potensinya menjadi pusat ekonomi baru di Sultra,” kata Abu Hasan.
Meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM
Kabupaten Buton Utara dibawah komando Abu Hasan dan Ramadio juga meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu kabupaten yang peduli HAM.
Pemberian penghargaan itu sebagai rangkaian dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71, di Gedung Merdeka , Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat, Selasa, 10 Desember 2019.
(Gambar)
Dianugerahi Penghargaan dari Kementerian Pertanian
Selasa, 10 Desember 2019 di Malang, Jawa Timur, Pemkab Butur dianugerahi penghargaan dari Kementerian Pertanian RI sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada insan perkebunan yang telah berperan aktif dalam sektor pembangunan Perkebunan.
Pemberian penghargaan tersebut sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Perkebunan Nasional ke-62.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Butur Abu Hasan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian Butur Sahrun Akri. Khusus Sultra, hanya ada tiga daerah yang mendapat penghargaan itu termasuk Butur. Penghargaan itu diserahkan langsung Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian RI. (***)