Oleh: Andriyani (Pengiat Literasi)
PT Indosat TBK melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 677 karyawannya, perusahaan ini menceburkan bahwa langkah-langkah tersebut adalah upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disprusi. Lebih lanjut, Director & Chief of Human Resources Indosat Irsyad Sahroni mengungkapkan, bahwa ini dilakukan untuk menjadikan PT Indosat TBK kompentitif di tengah tantangan disrupsi (dilansir www.mediaindonesia.com 15/02/2020).
Bukan hanya itu, OLX Indonesia mengalami hal yang sama, startup yang berdiri sejak 2005 ini melakukan PHK terhadap 127 karyawannya, hal ini diperkuat dari pernyataan Directur OLX Indonesia Sondang Saktion, mengatakan bahwa pihaknya memang melakukan penyalarasan internal strategis dengan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan (diansir www.kumparan.com 05/02/2020).
Penyebab PHK Masif Dilakukan
Jika dilihat secara terperinci pada era kepemimpinan Presiden Jokowi gelombang PHK terus bertambah bahkan sejumlah startup harus melakukan PHK massal. Ada beberapa faktor mengapa PHK massif dilakukan pada era rezim ini pertama, perusahaan kalah saing dengan asing, perusahaan yang memiliki modal kecil yang bergerak disektor nasional harus mengalami kekalahan dengan perusahaan internasional yang secra global bergerak dibidang industri. Bagaimana tidak, modal besar yang menjadi alasan sehingga perusahaan kecil terkhusus dalam industri mebel banyak yang gulung tikar karena tak bisa bersaing dengan perusahaan para kapitalis. Kedua, efisiensi pengelolaan pengeluaran perusahaan dengan cara merumahkan para pekerja dengan alasan bahwa pembiayaan perusahaan membutuhkan biaya yang besar, sehingga alasan satu-satunya dengan menerapkan PHK kepada para karyawan untuk menekan pengeluaran perusahaan.
Ketiga, adanya perkembangan industri 4.0. dengan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, bahkan badan usaha apapun harus mampu berevolusi agar sejalan dengan perkembangan zaman. Keempat, kapitalisasi dan liberalisasi industri yang begitu transparan dalam ekonomi industri, di mana yang memiliki modal dapat menguasai para pemilik modal kecil sehingga pemilikan sektor industri hanya dikuasai para pemodal besar. Bukan hanya itu, pasar bebas menjadi jalan liberalisasi ekonomi dalam sektor industri, dengan menjadikan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan SDA yang banyak merugikan salah satu pihak, sehingga dalam penerapan ekonomi kapitalis-liberal ini banyak perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan pasar global sehingga berujung gulung tikar. Hal ini membuktikan bahwa, ekonomi ala kapitalis tak mampu memberikan kesejahteraan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Islam Solusi Tuntas
Sangat berbeda dengan Islam yang menjadikan solusi segala permasalahan umat dengan kembali pada penerapan hukum syarah, tak terkecuali masalah PHK. Islam memberikan jaminan pengelolaan SDA yang sesuai dengan ketentuan syariah yang kesemuanya dikembalikan sebagai kepemilikan negara, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat. Negara juga akan mengawasi pengelolaan SDA (air, padang rumput, dan api) dengan pengelolaan yang diluar dari kebijakan Islam dengan menghapus sistem pajak bagi pekerja. Dalam hal ini Rasululluh SAW bersabda:
Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya (HR. Al-Bukhori dan Muslim).
Islam pada dasarnya, mewajibkan individu laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, negara Islam wajib menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat yang mampu bekerja bisa memperoleh pekerjaan yang memadai, sehingga pengelolaan SDA alam tidak jatuh ke tangan swasta baik nasional maupun asing
Walahu a’lam bishawab