TEGAS.CO,. KENDARI – Pemberian Izin oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Morosi, Konawe dipertanyakan konsistensinya oleh anggota DPRD Sultra. Pasalnya kehadiran 500 TKA asal China yang nota bene negara asal wabah virus Corona membuat warga Sultra cemas di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Anggota DPRD Sultra Rasyid S. Sos yang mempertanyakan akan konsistensi Pemprov Sultra terkait TKA di Morosi yang sebelumnya secara tegas menolak. Tetapi sesuai dengan informasi dan berita baik melalui media cetak, elektronik dan Online menyebutkan bahwa Gubernur Sultra Ali Mazi SH sudah mengizinkan TKA masuk Sultra.
“Interupsi pimpinan, melalui kesempatan ini saya Rasyid S. Sos dari Fraksi PKS ingin mempertanyakan langsung kepada Pimpinan Sidang dan Gubernur Sutra terkait diizinkannya TKA masuk Sultra asal China sebanyak 500 orang. Bagaimana konsistensi Pemprov,”ujar Rasyid dalam sidang paripurna DPRD Sultra tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sultra di gedung utama DPRD Sultra, Senin,(15/6/2020).
Selain itu Rasyid juga mempertanyakan kepada pimpinan DPRD Sultra terkait izin masuknya TKA asal China yang sebelumnya getol menolak kehadiran bahkan Ketua DPRD Sultra bakal melakukan penolakan dengan memimpin masa untuk berunjukrasa menolak TKA di Sultra.
“Sebagai wakil rakyat ingin menyampaikan kepada unsur pimpinan, jangan sampai unsur pimpinan atau wakil rakyat masuk angin. Semestinya kita harus mengetahui terlebih dulu terkait regulasi kedatangan 500 TKA dan bagaimana untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang akan melibatkan lebih dari 3000 an tenaga kerja lokal di tengah pandemi Corona,”tanyanya.
Ketua DPRD Sultra H. Abdul Rahman Saleh yang memimpin sidang paripurna langsung memberikan jawaban atas interupsi anggotanya. Menurutnya DPRD Sultra tetap akan konsisten terhadap bakal hadirnya TKA Asal China di Sultra. Konsistensi itu dengan akan dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan yang akan menghadirkan TKA tersebut.
“Pada dasarnya DPRD Sultra tetap akan konsisten untuk mengawasi dan mengevaluasi akan izin kehadiran TKA di Sultra. Kita akan bersama sama mengikuti dan melakukan monitoring,”ungkapnya sebelum memimpin rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sultra H Ali Mazi SH bersama Wakilnya H. Lukman Abunawas dan unsur Forkopimda Sultra termasuk dari BPK perwakilan Sultra.
REDAKSI