TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Shaleh, (ARS) mendorong pemerintah untuk membentuk tim terpadu terkait rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Morosi, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut ARS, tim terpadu ini diharapkan mengevaluasi perusahaan penerima TKA asal China itu agar mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan guna memastikan tenaga yang didatangkan tersebut clear and clean dari persyaratan.
“Semua 500 TKA ini mesti di sweb, mematuhi ajuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Ini tugas tim terpadu. Kalau sudah clear and clean kita senang apalagi ini pandemi Corona,”kata ARS kepada sejumlah awak media, Senin (15/6/2020) usai mengikuti rapat paripurna LKPJ pemerintah provinsi tahun anggaran 2019 di gedung paripurna DPRD Sultra siang tadi.
Lanjut ARS, Kedatangan 500 TKA Thiongkok ini mesti diimbangi dengan 5000 tenaga lokal, ini sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Meski demikian protokol kesehatan harus diutamakan.
Kata ARS, tidak ada yang anti investasi, namun syarat-syarat mesti diperketat oleh tim terpadu tersebut. Jangan hanya kesehatannya dinyatakan negatif, namun menimbulkan persoalan baru di perusahaan tempat 500 TKA ini bekerja.
“Jika seluruh kewajiban dan ayarat-syarat dipenuhi dengan baik, sudah pasti masyarakat juga senang. Olehnya itu sampai saat ini DPRD Sultra belum mengiyakan kedatangan 500 Tenaga asing itu,”tandasnya.
REDAKSI