“Ini Bukan Konsep New Normal Tapi Menjadi Abnormal Ditengah Pendemi Covid-19”
Selaku Ketua Presidium JaDI Sultra saya ikut menolak kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Mereka akan masuk dalam waktu dekat melalui perusahaan pertambangan, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Morosi, Kabupaten Konawe.
Saya perlu luruskan pernyataan Gubermur Sultra Alimazi bahwa karena keadaan New Normal, Gubernur Sultra Terima Kedatangan 500 TKA Tiongkok.
Bapak Gubenur saya luruskan persepsi ini bahwa yang dimaksud New normal di tengah pandemi virus corona COVID-19 adalah kehidupan normal dengan tatanan baru dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari COVID-19.
Lalu apa kaitan TKA dengan new normal ? Karena subyeknya adalah masyrakat kita yang harus produktif secara ekonomi ditengah wabah pendemi Covid-19. Kalau menerima 500 TKA Cina itu mereka bukan masyrakat Indonesia yang dimaksud dalam konsep New normal. Malah terbalik karena yang produktif para TKA itu. Kalau cara berpikir seperti itu Konsepnya malah menjadi abnormal. Kenapa abnormal ? karena 500 TKA itu masuk di Sultra ditengah pendemi Covid-19 ini merupakan hal yang tidak lazim dan tidak boleh terjadi tapi dibuat terjadi. Menjadi Abnormal sehingga membangkitkan kondisi emosional, kecemasan dan depresi masyarakat sultra yang tidak sesuai dengan situasinya.
Saya sangat protes dengan statemen Gubernur Ali Mazi yang dilansir Antara pada Senin bahwa; “Masuknya para pekerja asing ini juga demi bergairahnya kembali aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan industri Morosi, termasuk di Sultra yang sempat sepi akibat virus korona,” Ali Mazi seperti dilansir Antara, Senin (15/6).
Lho, Bapak Gubernur tidak boleh aneh-aneh begini statemennya. Masa iya harus masuk TKA baru bsia bergairah itu aktivitas ekonomi masyarakat kita ? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan seorang Gubernur akibat tekanan orang-orang di Pemerintahan Pusat dan pemodal.
Bahwa penolakan TKA berkaitan dengan momen ini kita adalah isu aktual yang menjadi perhatian dan meresahkan publik Sultra secara luas semenjak pendemi covid-19 terjadi. Kita paham ini investasi tetapi kenapa kedaulatan negara dan daerah sultra bisa terinjak dengan TKA dan pemodal ini.
Bukankah tujuan dan perhatian Pemerintah lebih kepada kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja untuk rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi ? Apalagi ditengah pendemi covid-19 ini. Sudahlah Bapak Gubernur jangan sakiti hati rakyat Sultra ini.
Ini soal serius bagaimana keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan dan juga menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi. ini sangat mendasar karena 500 TKA sebagiannya banyak tenaga kasar, masa tenaga kasar butuh impor TKA ?
Jangan sampai atas nama investasi daerah kita rugi apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja masyarat Sultra sendiri. Masyarakat Sultra yang butuh lapangan kerja bukan TKA. Semoga Bapak Gubenrur Ali Mazi dapat mempertimbangkan kan protes kami.
Hidayatullah. SH.
Ketua Presidium JaDI Sultra