TEGAS.CO,. KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Wa Ode Nurhayati (WON) diadukan di Polda Sultra oleh Kuasa Hukum Putra Bupati Konawe Selatan (Konsel) Andri Darmawan atas dugaan penipuan dan penggelapan mahar Partai.
Terkait dugaan mahar partai tersebut, kader Partai Hanura yang juga anggota DPRD Sultra Fajar Ishak angkat suara.
“Partai Hanura tidak mengenal adanya mahar untuk mengajujan calon kepala daerah di Pilkada. Karena itu terkait aduan di Polisi terkait mahar politik itu kami kaget juga,”ujarnya kepada sejumlah awak media saat ditemui di Kendari, Rabu, (22/7/2020).
Menurut Ketua Laskar Pemuda Hanura itu, dalam proses penjaringan calon kepala daerah yang dimulai dari DPC, DPD hingga DPP tidak ada istilah bayar membayar atau mahar partai. Untuk menusung calon, Partai Hanura banyak hal yang menjadi penilaian, selain elektabilitas dari survey juga ekspektasi dari calon itu sendiri.
“Jadi Partai Hanura dalam menilai bakal calon yang daftar, ekspektasi itu sangat penting. Misal bagaimana untuk membesarkan partai, kesedian untuk membesarkan partai seperti siap menjadi kader itu penting,”katanya
Mantan anggota DPRD Kota Baubau itu mengaku, alasan Partai Hanura memberikan surat tugas kepada dua bakal calon di Konawe Selatan itu, karena ingin melihat mana yang ekspektasinya untuk Hanura bisa membesarkan. Dari dua bakal calon itu Rusmin Abdul Gani yang siap menjadi kader dan tentunya bisa membesarkan partai.
“Jadi disini bukan soal mahar politik, tetapi itu didasari penilaian dan espektasi calon itu sendiri,”akunya.
Terkait masalah aduan yang telah dilayangkan di Polda Sultra, nantilah akan diberikan keterangan oleh Ketua DPD Partai Hanura Sultra dan pastilah dari Hanura akan menyiapkan pendamping hukum atau pengacara.
“Kalau sudah masuk rana hukum, Hanura bakal menyiapkan lawyer baik itu dari DPD itu sendiri maupun dari Organisasi sayap Hanura yakni Laskar Pemuda Hanura,”tandas mantan Sekretaris DPC Hanura Kota Baubau itu.
ODEK
