Pada hari ini, pemerintah Indonesia resmi mengganti juru bicara terkait covid-19. Juru bicara yang awalnya dipegang oleh Achmad Yurianto, digantikan oleh Profesor Wiku Adisasmito. Penggantian juru bicara ini juga mengikuti keputusan tentang pembubaran gugus tugas percepatan penanganan covid-19 dan dibentuknya komite kebijakan pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2020. Komite ini terdiri dari dua satuan tugas, yakni satuan tugas penanganan covid-19 dan satuan tugas pemulihan ekonomi nasional.
Ada fenomena yang menarik ketika Prof. Wiku Adisasmito menjadi juru bicara. Prof. Wiku Adisasmito tidak berbicara soal berapa banyak kasus positif dan meninggal yang diderita oleh Indonesia. Perubahan ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan, terlebih tidak lagi disampaikannya berita kasus positif per harinya, yang ada hanya pengumuman soal zonasi resiko dan tingkat kesembuhannya.
Pemerintah memang melakukan kebijakan yang terkesan seperti tambal sulam dan tidak fokus. Bahkan, Pemerintah terlalu asyik, pada lingkup istilah saja, seperti, mengganti istilah-istilah untuk informasi mengenai covid-19, mengganti istilah new normal dengan adaptasi kebiasaan baru.Bahkan, kebijakan yang semakin terlihat kehilangan fokus,yakni tak mengumumkan informasi perkembangan covid-19 per harinya.
Ketidakbecusan kinerja pemerintah, karena kesalahan awal yang meremehkan covid-19, hingga terus berputar seperti bumerang sampai saat ini. Pada penerapan New Normal, kasus di Indonesia justru mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata lebih dari 1000 orang per hari, meskipun hal ini terjadi karena salah satunya adalah faktor tes yang diperbanyak. Meski jumlah faktor tes juga belum teramat masif, tetapi ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan pandemi ini. Kebijakan New Normal yang mana kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tidak mampu menekan laju pandemi ini. Bahkan, masyarakat saat ini juga tidak sedikit yang bergerombol, tanpa masker, tidak mempedulikan protokol kesehatan. Sosialisasi Pemerintah pun mulai di tak acuhkan, hingga akhirnya terlihat pemerintah semakin tak berdaya.
Dengan kasus terbaru di atas, yakni tidak lagi disampaikannya berita kasus positif per harinya disertai penunjukkan juru bicara yang baru tersebut, ini menunjukkan bahwa pemerintah menurut PSKP sedang berupaya untuk mengalihkan isu kesehatan dan mencoba untuk lebih menonjolkan upaya positif pemerintah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), mencermati perubahan ini dengan kritis:
1. Pemerintah gagal dalam upaya penanganan covid-19 ini. Pergantian mekanisme informasi ini hanya ingin menyembunyikan bahwa pemerintah gagal menekan angka laju positif covid-19.
2. Tidak disampaikannya perkembangan kasus positif covid-19 ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah selama empat bulan ini tidak efektif, karena kasus terus bertambah dan tidak melandai. Kebijakan New Normal hanya memperparah, bukan memperbaiki.
3. Pergantian juru bicara dan mekanisme penyampaian informasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin berfokus pada upaya pemulihan ekonomi covid-19 dan mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal ini justru menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pemerintah hanyalah ekonomi. Protokol kesehatan yang diterapkan pun tidak mampu menekan angka laju covid-19.
4. Menghentikan penyampaian informasi langsung kasus covid-19 ini sangatlah tidak etis karena data itu bertujuan agar masyarakat terinformasikan dengan baik. Kebijakan terbaru yakni penyampaian langsung diganti dengan penyampaian via website, justru terkesan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menutupi informasi yang sebenarnya dari publik.
Narasi-narasi Pemerintah Pusat yang sedang mengembangkan vaksin virus corona, membuka laboratorium sebanyaknya, meningkatkan tes yang masif, serasa akan percuma jika tak disertai keterbukaan penyampaian informasi perkembangan covid-19 per harinya. Dengan tak mengumumkan tetapi menyatakan untuk masyarakat silahkan mengecek data perkembangan per hari covid-19 melalui website, menunjukkan Pemerintah bertujuan menutupi permasalahan bukan menyelesaikan permasalahan pandemi. Jika demikian, akankah narasi mengenai zonasi resiko dan tingkat kesembuhan yang disampaikan pemerintah dapat kita percayai, jika keterbukaan sajasudah mulai untuk ditinggalkan.
Efriza, S.IP, M.Si Direktur Eksekutif PSKP