Plt Kades Wakumoro Minta Diganti

Ket: Masyarakat Segel Balaidesa Wakumoro FOTO: AWAL

TEGAS.CO,. MUNA – Masyarakat Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat (FRASA), meminta Plt Kades Wakumoro La Salama.S,Pd diganti.

Kordinator Frasa L.M. Rifaldi mengatakan, Plt. Kedes Wakumoro, dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan Desa.

Iklan KPU Sultra

“Masyarakat mulai resah dengan Plt Kades Wakumoro,”ujarnya kepada tegas.co Rabu 12/08/2020.

Menurutnya, banyak permasalahan di Desa yang tidak terlaksana, mulai dari realisasi Angaran Dana Desa (ADD) dan Dana Dana (DD) yang masih ada dalam pos-pos anggaran hingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) desa disusun.

Ia menjelaskan, ratusan masyarakat Desa Wakumoro telah melakukan tandatangan untuk mosi tidak percaya terhadap Plt Kades Wakumoro.

“Itu ada sekitar 240-an tandatangan masyarakat soal mosi tidak percaya ke pelaksana,” bebernya.

Olehnya itu ia meminta agar Bupati Muna, LM Rusman Emba untuk segera mencopot La Salama dari jabatan Plt Kades Wakumoro.

“Intinya mayoritas masyarakat sudah tidak sepakat sama pelaksana itu,”Katanya.

Sementara itu, salah satu Anggota BPD Desa Wakumoro, Ismail juga mengatakan selama masa jabatan Plt Kases Wakumoro banyak persolan yang tidak dituntaskan.

“Selama satu tahun 4 bulan, Plt Kades Wakumoro, tata kelola Pemerintahan itu sampai hari ini tidak ada yang tuntas biar satu, banyak persoalan yang kita dudukan tapi tidak ada juga yang selesai,”Jelasnya.

Ia juga menjelaskan laporan realisasi penggunaan ADD dan DD yang disampaikan kepada BPD juga tidak tuntas.

Selain itu, selama 8 bulan terakhir Anggota BPD Desa Wakumoro juga baru satu kali menerima tunjangan insetif.

“Selama Januari sampai Agustus ini, Anggota BPD juga baru menerima satu kali insetif”ungkapnya.

Ditambah lagi kata dia, Laporan pertajungjawaban (LPJ) 2019 sampai saat belum dituntas.

Kata dia ada beberapa pos anggaran yang belum dituntaskan dari ADD dan DD.

“Padahal kan, kalau ada kegiatan yang tidak terlaksana, harusnya masuk dalam dana Silpa dan dimasukan dalam APBDes tahun 2020 ini. Tapi ini tidak ada kata Silpa disitu, makanya kami juga bingung,”tutupnya.

AWAL / MAS’UD