TEGAS.CO., INDONESIA – Diprediksi akan mengalami resesi ekonomi Indonesia mulai mengatur langkah dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Investasi merupakan salah satu metode yang masih dilirik guna meningkatkan pendapatan negara. Meskipun pandemi masih bergejolak, nyatanya iklim investasi kian dihembus oleh pemerintah di berbagai bidang, tak terkecuali kesehatan.
Dilansir dari sindonews.com, Pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industri medicaltourism atau wisata medis di Indonesia. Medicaltourism merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, serta penyembuhan di negara tujuan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan.
Berdasarkan data yang dirilis PwC, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu orang di tahun 2015, terbesar di dunia. Umumnya pasien memilih perawatan medis ke luar negeri dengan alasan kurang mempunyai layanan medis domestik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit khusus.
Hal ini lah yang dilihat sebagai peluang oleh pemerintah untuk melebarkan sayap investasi. Dengan dalih dapat membuka penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera. Hal inilah yang dijadikan alasan agar dimuluskannya rencana ini. Walaupun tanpa harus dijabarkan sedemikian rupa, masyarakat pun sudah mengerti ujung-ujungnya demi mencari keuntungan atau duit. Alasan demi masyarakat tentu bukan alasan utama.
Dengan dibukanya investasi di bidang kesehatan yang merupakan puncak layanan publik, jangan kira kita patut berbangga bahwa Indonesia sudah berfikir maju dengan membuka diri menerima para investor. Namun lihatlah dampak yang terjadi dibelakangnya. Investasi meniscayakan penggadaian jaminan kesehatan masyarakat kepada swasta atau asing. Karena sejatinya mereka berinvestasi jelas bukan atas dasar kemanusiaan namun untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Alhasil sektor kesehatan yang vital akan menjadi lahan komersialisasi, dengan masyarakat sebagai tumbalnya. Maka mimpi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, tetap hanya akan menjadi sebuah mimpi.
Watak investor atau para kapitalis ( pemilik modal) yang serakah didukung oleh para pemilik kebijakanyang hanya memikirkan keuntungan, menambah pahit kehidupan masyarakat.Perselingkuhan kepentingan diantaramereka menjadi subur tidak hanya terjadi disektor kesehatan, namun juga merambat ke sektor-sektor lainnya yang juga berdampak langsung terhadap kebutuhan vital masyarakat.Sistem kapitalisme yang telah mengakar kuat di negeri ini menjadi pemicu terbesar abainya pemerintah dalam menomor satukan kepentingan masyarakat. Segala kebijakan hanya ditimbang dari untung dan rugi.
Islam Menempatkan Layanan Publik Bagi Masyarakat
Dalam skema pembiayaaan kebutuhan negara, maka daulah memiliki pos-pos khusus yang memang di peruntukkan untuk kepentingan publik. Ialah pengoptimalan sumber daya alam yang dimiliki negara. Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki suatu bangsa adalah potensi pendapatan yang luar biasa besar yang dapat membiayai kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat baik itu sandang, pangan, papan, keamanan , pendidikan termasuk kesehatan.
Di Indonesia sendiri, dari berbagai sektor baik itu dari laut, pertanian, hutan, dan hal-hal yang ada di bawah perut bumi semuanya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara jika dikelola dengan mandiri dan sesuai syariat.Maka celah investasi, apalagi sektor vital layanan publik tidak akan dibiarkan. Lagipun investasi hanya akan merenggut kemandirian bangsa dan membuka pintu penjajahan yang jelas berimbas pada rakyat.
Untuk sektor layanan publik, khalifah menjadikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Maka segala kebijakan akan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat bukan untung rugi layaknya sekarang. Apalagi kesehatan, pos ini menjadi salah satu yang tak boleh lepas dari fokus dan perhatian khalifah karena merupakan puncak layanan publik.
Akses kesehatan akan dapat diperoleh dengan mudah dan murah bahkan gratis oleh masyarakat. Tidak ada kelas dalam pelayanan kesehatan. Semua dilayani dengan kualitas terbaik baik. Selain itu khalifah juga akan memenuhi segala aspek pendukung layanan kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, penyediaan tenaga medis yang berkualitas, alat kesehatan yang memadai dan modern, serta memfasilitasi pengembangan sains guna meningkatkan kualitas tenaga medis dan alat kesehatan sesuai perkembangan zaman.
Di sini negara sebagai penyedia dan pelayan jasa publik, bukan sebagai regulator layaknya sekarang. Terlebih dalam Islam, negara mutlak menjadi garda terdepan dalam meniadakan kesulitan hidup bagi rakyat di segala aspek, baik dalam hal kesehatan ataupun yang lain.Inilah cerminan bagaimana Islam menempatkan layanan publik bagi masyarakat. Sejatinya negara adalah pelayan rakyat maka sudah seharusnya bertindak sesuai dengan fungsinya, bukan malah mengambil keuntungan. Wallahua’lambishawab
PENULIS: SITI SUBAIDAH (Pemerhati Lingkungan dan Generasi)
EDITOR: H5P