TEGAS.CO., KENDARI – Pandangan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law juga disampaikan Founder Gerakan Entrepreneur Muda Indonesia (GEMI), Yakni; Filsafat Alamsyah.
“Kita harus pastikan bahwa amanat Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan warga negara, bukan malah menyengsarakan, jadi kita harus tetap melakukan pengawalan UU Cipta kerja dalam hal ini perlu adanya judicial review,” ungkap Filsafat, Selasa 6/10/2020 di salah satu warkop Kendari.
Founder GEMI ini mengatakan, UU Cipta Kerja memang dinilai tidak berpihak kepada rakyat tapi disisi lain kita harus utamakan cara-cara elegan yang dilindungi hukum dalam mengawalnya.
Dikatakannya, versi pemerintah tujuan utama dengan adanya UU Cipta Kerja, jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit karena regulasi harusnya menjadi lebih mudah dan tak lain semata-mata untuk kepentingan para pekerja.
“Pemikiran dan kebijakan pemerintah harus selaras dengan keinginan pekerja, sehingga perlu ada peninjauan terhadap beberapa pasal ataupun poin pada UU Cipta Kerja ,” Kata Filsafat.
Ditengah pandemi ini, harusnya tak perlu timbul kisruh terkait RUU Cipta kerja, karena malah akan memprumit situasi. Ia juga menambahkan bahwa mestinya pemerintah dan DPR bisa memahami situasi ini.
“Pemerintah dan DPR kok malah mengesahkan RUU Cipta kerja menjadi Undang-Undang, bukannya melakukan hal-hal lain yang bisa menstimulus ekonomi di tengah pandemi, salah satunya dengan menggerakkan UMKM” Ungkapnya
Namun Filsafat juga melihat undang-undang (UU) Omnibus Law tersebut juga menempatkan pada kepentingan dan tuntutan investor asing di atas pekerja, masyarakat, dan lingkungan,” ujarnya pada tegas.co
Lebih lanjut lagi, Pengurus Besar (PB) PMII ini juga mengatakan Undang-undang tersebut lebih berpihak pada para pengusaha serta segelintir pemilik modal. Lantaran ada beberapa poin kontroversi di undang-undang tersebut.
“Memang kalau untuk kita GEMI ini lebih banyak fokus merangsang para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya. Namun kita juga tetap peka terhadap isu nasional yang berimbas bagi para pekerja dan rakyat kecil,” tambah Filsafat
Menurutnya, Memang sejak awal beredarnya rencana Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah dapat penolakan keras dari masyarakat.
Kata dia, isu ini dihembuskan bahkan sampai disahkan ke dalam bentuk undang-undang, pemerintah dan para anggota dewan seolah-olah juga tidak mendengar dan melihat deretan aksi penolakan tersebut. Sehingga ini akan menjadi permasalahan yang akan besar.
Reporter : Muh. Rifky Syaiful Rasyid
Editor: H5P
