TEGAS CO., SULAWESI TENGGARA – Permintaan pembangunan infrastruktur mendominasi laporan hasil reses masa sidang III anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Rapat digelar di gedung utama paripurna, Senin (26/10/2020).
“Rata-rata yang diusulkan masyarakat masalah infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Herry Asiku usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil reses anggota dewan, Senin (26/10/2020).
Herry Asiku mengatakan, kebanyakan jalan dan jembatan yang rusak tersebut adalah infrastruktur masih dalam kewenangan provinsi Sultra.
Bahkan kata dia, kondisi jalan rusak akibat banyaknya kendaraan melewati jalan provinsi pasca rusaknya jembatan Pohara, dan kerusakannya makin parah disebabkan curah hujan yang tinggi.
“Jalan-jalan provinsi ada yang kondisinya seperti kubangan kerbau. Itulah yang harus diperhatikan, kita minta pemerintah daerah memperhatikan masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat,”usulnya.
Herry Asiku yang memimpin jalannya paripurna menanggapi, bahwa kedepannya pihaknya akan mengusahakan kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendengarkan laporan reses dewan tiap-tiap daerah pemilihan (dapil).
“Karena memang, selama reses ini, banyak hal-hal yang kita temui minimal usulan untuk infrastrukstur di daerah, juga ada yang perlu didengarkan oleh SKPD. Kadang-kadang ada hal yang mungkin susah diprogramkan termasuk untuk sumbangan rumah ibadah, atau hal-hal yang sebenarnya bisa ditindaklanjuti di kabupaten,”kata Herry.
Hal senada diungkapkan Plt Sekretaris DPRD Sultra H. Trio Prasetyo. Dia mengatakan memang laporan reses yang mereka terima masih didominasi usulan infrastruktur.
Namun dia menyebutkan, aspirasi masyarakat seperti pertanian, hibah, dan bantuan alat produksi petani juga disuarakan masyarakat pada anggota DPRD Sultra.
Demikian juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fraksi Gerindra, Haeruddin Konde. Ia mengharap dalam rapat paripurna laporan hasil reses anggota parlemen provinsi tersebut sebaiknya dihadiri pihak pemerintah provinsi (pemprov) Sultra.
Kata dia, salah satu agenda paripurna tersebut mendengarkan paparan dari permintaan dan keinginan masyarakat yang telah mereka serap selama 8 hari terakhir.
“Untuk laporan di masa reses, diharapkan kehadiran dari pemprov Sultra. Karena hasil reses ini bukan hanya untuk kita tetapi untuk ditindaklanjuti oleh pemprov Sultra,”ujar Haeruddin.
Kedepannya, sebut Haeruddin, keterlibatan dari pihak pemprov juga diperlukan dalam pemaparan hasil reses dewan. Selain hanya dokumen laporan reses yang diteruskan kepada Gubernur Sultra.
REDAKSI