TEGAS.CO., INDONESIA – Larangan Indonesia terhadap Front Pembela Islam (Front Pembela Islam, FPI) garis keras adalah yang terbaru dari serangkaian upaya yang telah lama tertunda untuk mengekang kekuatan kelompok yang dipandang sebagai katalisator meningkatnya intoleransi di negara ini.
Sikap baru yang lebih kuat terhadap FPI – meskipun diterima – mungkin tidak mengurangi pengaruh sosio-politiknya; sebaliknya, larangan tersebut dapat semakin meradikalisasi pendukung utama FPI. Apalagi, langkah tersebut merupakan bagian dari tren mengkhawatirkan dari eksekutif yang secara sepihak melarang organisasi masyarakat sipil.
Melalui keputusan bersama menteri pada akhir Desember, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi melarang FPI, dengan alasan bahwa organisasi tersebut telah gagal memperbarui izin pendaftarannya dan karenanya tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi.
Izin FPI telah berakhir setelah menolak untuk memenuhi persyaratan pemerintah yang membatalkan dari bahasa piagamnya yang mendukung “implementasi syariah Islam” di bawah “kekhalifahan profetik (khilafah nubuwwah)” – konsep yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara Pancasila di Indonesia.
Larangan itu menyusul tanggapan pemerintah yang sangat ketat terhadap kegiatan FPI. Pada pertengahan November lalu, tokoh utama FPI, Rizieq Shihab, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pembatasan virus corona setelah menggelar serangkaian acara dan khotbah yang dihadiri ribuan orang.
Pada awal Desember, polisi menembak mati enam anggota FPI dalam pertengkaran setelah sebuah informasi mengklaim bahwa anggota tersebut membantu Rizieq untuk menghindari pemeriksaan polisi. Seminggu kemudian, Rizieq menyerahkan dirinya ke polisi untuk diinterogasi dan saat ini ditahan.
Sikap pemerintah yang lebih kuat terhadap kegiatan FPI di penghujung tahun 2020 merupakan perkembangan penting bagi Indonesia. Ini menandakan pembalikan tren keringanan pemerintah menuju perilaku FPI yang melanggar hukum dan intoleran. Selama dua dekade terakhir, FPI telah membantu meningkatkan intoleransi agama di Indonesia.
Pada awal 2000-an, hal ini sebagian besar terwujud dalam penggerebekan yang kejam dan melanggar hukum di warung makan yang buka selama Ramadan. Belakangan dekade itu, FPI mulai memanfaatkan kredensial Islamnya untuk memobilisasi banyak orang untuk menekan pemerintah daerah agar melarang sekte Islam dan membatasi aktivitas agama minoritas.
Pada 2011, FPI di Sampang, Jawa Timur mengerahkan massa untuk menyerukan pengusiran Muslim Syiah, sambil mengancam akan menyerang masyarakat jika aparat setempat tidak menurut.
Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, pemimpin FPI Rizieq menjadi wajah utama demonstrasi yang menyerukan Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang etnis Tionghoa-Kristen, untuk dipenjara karena penistaan agama dan agar umat Islam memilih melawan “kafir. ”
Di beberapa daerah, cabang FPI juga menjadi ban berjalan bagi organisasi teroris. Misalnya, FPI cabang di Lamongan, Jawa Timur telah menjadi pendukung utama ulama pro-ISIS Aman Abdurrahman.
Ia bahkan bergabung dengan beberapa kelompok lain pada tahun 2015 untuk membentuk Jemaah Ansharut Daulah (JAD) – salah satu organisasi teroris paling aktif di Indonesia saat ini. Meski FPI Lamongan tergolong outlier, namun ini adalah contoh potensi risiko retorika FPI jika dibawa secara ekstrem.
Namun pemerintah Indonesia relatif bersikap lunak terhadap FPI selama dua dekade terakhir. Sebagian karena kemampuan FPI untuk memobilisasi pemilih lokal, dan sebagian karena kedekatannya dengan anggota militer dan polisi, FPI terus beroperasi dengan tingkat impunitas yang signifikan.
Petugas polisi berdiri ketika FPI mengerahkan massa untuk membakar rumah Syiah di Sampang, dan politisi lokal tidak secara terbuka menolak ketika ulama mendukung pandangan intoleran dalam demonstrasi tahun 2017. Beberapa bahkan mendukung gerakan anti-Ahok.
Meskipun larangan tersebut menandai pembalikan keringanan pemerintah yang telah dilakukan terhadap FPI, larangan itu sendiri tidak akan secara efektif membatasi kemampuan para pemimpin FPI untuk memobilisasi massa dan mempengaruhi politik.
Pasalnya, selain razia dan demonstrasi yang menyita perhatian, selama bertahun-tahun FPI melakukan program penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. Ia juga telah mengkooptasi keluhan anti-kemapanan ke dalam khotbahnya kepada komunitas perkotaan yang miskin, yang telah menanggung beban kebijakan sosial-ekonomi pemerintah.
Akibatnya, bagi banyak pendukungnya, FPI adalah saluran yang sah untuk melawan sistem yang mereka anggap telah meminggirkan mereka. Banyak peserta demonstrasi 2017 melawan Ahok mengambil bagian tidak hanya karena alasan agama, tetapi untuk memprotes kebijakan penggusuran paksa kota.
Apalagi, banyak ulama FPI kini memiliki modal sosio-politik yang melampaui afiliasi organisasi. Ibukota ini ada bukan hanya karena status mereka sebagai ulama – status yang masih dipuja banyak orang di Indonesia – tetapi karena bertahun-tahun pembangunan aliansi dan perlindungan dari elit politik lokal.
Politik quid-pro-quo antara ulama FPI dan politisi lokal selama 20 tahun terakhir telah menghasilkan hubungan pribadi dan profesional, yang akan tetap bertahan meskipun FPI dilarang.
Lebih penting lagi, tindakan keras Indonesia terhadap FPI juga harus dilihat dengan hati-hati. Tidak hanya penembakan anggota FPI baru-baru ini yang menimbulkan kekhawatiran atas dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi, peristiwa tersebut juga memainkan narasi anti kemapanan yang telah ditanamkan oleh FPI selama dua dekade terakhir.
Secara khusus, ini mendukung klaim FPI bahwa pemerintah terus menganiaya dan meminggirkan ulama, pelopor Islam sejati di Indonesia. Akibatnya, meski tindakan keras tersebut dapat menghalangi beberapa orang untuk mendukung FPI, tindakan tersebut dapat meradikalisasi orang lain – memberi mereka pembenaran yang dirasakan untuk menggunakan cara dan retorika yang lebih keras.
Selain itu, pelarangan FPI di Indonesia terus menjadi tren yang mengkhawatirkan dari eksekutif yang menindak organisasi masyarakat sipil. Pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengeluarkan peraturan – yang kemudian ditandatangani oleh parlemen – yang mengizinkan eksekutif untuk melarang organisasi masyarakat sipil, tanpa melalui proses pengadilan, ketika mereka dianggap memiliki ideologi atau melakukan tindakan yang bertentangan. Pancasila.
Pada saat itu, undang-undang tersebut digunakan untuk melarang Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi Islam non-kekerasan yang secara terbuka menyerukan pembentukan kekhalifahan Islam. Undang-undang tersebut digunakan lagi sebagai dasar untuk keputusan bersama menteri yang secara resmi melarang FPI – dalam erosi yang tidak sehat dalam pengawasan dan keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.
Bergerak kedepan
Tidak ada solusi cepat untuk menangani organisasi Islam yang melanggar hukum di Indonesia.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan larangan dan operasi polisi yang agresif untuk mencabut organisasi yang mendasarkan modal sosial mereka pada keluhan lokal dan perlindungan elit politik. Untuk mengatasi FPI, pemerintah Indonesia perlu melakukan kerja keras untuk melawan ideologi dan retorikanya, dan menangani keluhan yang sah dari komunitas pendukung FPI.
Tugas-tugas ini muncul bersamaan dengan perkembangan penting lainnya – pembebasan mantan pemimpin Jemaah Islamiyah, Abu Bakar Bashir, dari penjara pada 8 Januari. Bashir dibebaskan setelah menjalani sebagian besar dari hukuman 15 tahun yang diterimanya karena mendanai kampanye pelatihan teroris di Aceh pada tahun 2011.
Meski ketenarannya telah melemah, Bashir masih dihormati secara luas sebagai kehadiran jangka panjang di lanskap terorisme Indonesia. Sekarang, kebangkitan kembali Bashir ke dalam kehidupan publik memprihatinkan. Penolakannya yang konsisten untuk mencela perlunya kekhalifahan Islam dan berjanji setia kepada Republik Indonesia menandakan bahwa ulama yang baru saja dibebaskan itu jauh dari deradikalisasi.
Alif Satria memegang gelar master dari Program Studi Keamanan Universitas Georgetown di Washington. Penelitiannya berfokus pada terorisme dan kekerasan politik di Asia Tenggara. Pandangan yang diungkapkan di sini adalah pandangannya sendiri dan tidak mencerminkan posisi Universitas Georgetown atau BeritaBenar.
SUMBER: https://www.benarnews.org
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar