TEGAS.CO,. MUNA – Ditengah upaya untuk memaksimalkan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Muna dilakukan perekrutan untuk penambahan jumlah personil. Awal 2021 ini dilakukan perekrutan untuk mengisi kuota 100 personil yang telah melalui persetujuan DPRD Muna. Tetapi banyak omongan miring dari beberapa masyarakat yang menilai bahwa perekrutan kali ini sarat dengan kepentingan dan diduga hanya untuk memasukan gerbong-gerbong dukungan pasca pilkada Muna 2020. Bahkan omongan itu juga menduga jika faktor kekeluargaan dan kedekatan akan memberikan jalan mulus terhadap orang-orang yang akan mengisi kuota yang disediakan.
Menanggapi itu, Kabid Trantib Satpol PP Muna, Asgar angkat bicara. Menurutnya wajar saja jika ada beberapa orang memberikan asumsinya, tetapi musti paham juga tentang seperti apa pihaknya melakukan setiap proses yang berjalan dalam perekrutan.
“Disaat melakukan kunjungan ke setiap kecamatan bersama Kasatpol PP dan Kabid Hukum, kami menemukan masih banyaknya kecamatan yang tidak mempunyai Satpol PP.. Salah satunya,yaitu kecamatan Bone, kita bertanya dimana anggota satpol PP disini. Ada yang menjawab tidak ada. Jadi atas dasar itu dan beberapa kunjungan, mestinya ada satpol PPnya. Bagaimana caranya mau amankan dan back up kebijakan pemda di Kecamatan kalau tidak ada Pol PPnya. Hasil dari kunjungan itu pak Kasat minta ke saya untuk kalkulasikan berapa kebutuhan untuk penambahan,” ungkapnya, Selasa, 2/02/2021.
“Mulai saya kalkulasi kecamatan-kecamatan mana yang belum ada Satpol PPnya atau kurang. Kita juga memperhatikan Instansi atau kecamatan mana yang bisa menghasilkan/memberikan atau meningkatkan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah. Dari situlah mulai dirancang, mengusul untuk penerimaan 100 personil. Setelah itu kami ajukan ke DPRD Muna dan disetujui. Jadi itulah mengapa musti harus dilakukan perekrutan,”lanjutnya.
Ia juga menepis dengan tegas jika adanya omongan-omongan yang dalam perekrutan dilakukan dengan berdasarkan karena faktor Kekeluargaan dan kedekatan.
“Dalam penerimaan anggota baru seleksi dalam mengisi kuota sama sekali tidak ada pungli, kemudian titipan-titipan. Mungkin ada beberapa yang berfikiran titipan ini, pejabat ini, tidak usah lagi karena sudah ada yang urus sama sekali itu tidak benar. Minimal seperti ini teman-teman dari kecamatan yang masuk kategori umum, mereka turun kekantor tidak tahu alamat, mereka minta diantar, dikira titipan padahal bukan, yang ada mereka diantar. Karena mereka setelah daftar selanjutnya bergerak sendiri untuk mengikuti registrasi apa semuanya sampai dengan seleksi,”ujarnya.
“Dengan adanya seleksi kesamaptaan di sor bypass menggambarkan kami transparan. Dan untuk menyakinkan publik saya sebagai kabid trantib yang dipercayakan dalam seleksi ini. Ketika ada hal-hal yang diduga kan dan terbukti saya siap mengundurkan diri. Ketika banyak teman-teman yang dekat dengan Pak Bupati Muna, mereka minta untuk bisa di fasilitasi, ditelpon kan pak kadis supaya mereka dijaminkan lulus, tapi pak bupati sampaikan untuk ikut seleksi karena saya sudah perintahkan pak kabid untuk berlaku jujur dan adil dalam seleksi karena jabatan pak Kabid jadi jaminan. Dan saya amanah untuk itu karena semua demi kepentingan orang banyak,”tegasnya.
Asgar juga menekankan untuk semua pihak terutama masyarakat bersama-sama dengan pihaknya mengontrol, memantau jalannya perekrutan.
“Jadi kalau ada yang main-main nantinya bagaimana mereka kerja dengan baik ketika diawalnya sudah salah. Insyaallah kita akan kawal dengan ketat dan masyarakat juga sebagai pengawas jika ditemukan hal-hal negatif yang ditemukan dalam proses perekrutan ini silahkan melapor. Kami akan tindak lanjuti,” tutupnya.
FAISAL
Komentar